Surabaya, seblang.com – Momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII menjadi momen istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada acara yang berlangsung di Kota Surabaya hari Kamis ini, pemerintah pusat mengakui prestasi Banyuwangi dengan menganugerahkan dua penghargaan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Penghargaan ini, yang merupakan penghargaan tertinggi yang hanya diberikan sekali seumur hidup oleh Presiden RI Joko Widodo, diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022. Banyuwangi juga meraih nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyatakan, “Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang.”
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga dinobatkan sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tito Karnavian menegaskan bahwa penilaian tersebut melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk pihak eksternal seperti akademisi dan organisasi non-pemerintah. “Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” tegas Tito.
Penghargaan ini didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023, di mana Banyuwangi berhasil meraih skor tertinggi dengan 3,8118 poin, mengungguli 514 Pemerintah Kabupaten se-Indonesia.
Bupati Ipuk menyatakan bahwa prestasi ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus berkinerja lebih baik lagi demi kemajuan Banyuwangi. Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan.
Salah satunya adalah penanganan kemiskinan, di mana data BPS menunjukkan bahwa kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya sebesar 0,01 persen, yang merupakan yang terendah di Jawa Timur.
Pada tahun 2022, angka kemiskinan Banyuwangi turun menjadi 7,5 persen, yang merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak kemerdekaan Indonesia. Tahun 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun menjadi 7,34 persen.
“Kami juga terus berupaya menurunkan angka stunting, salah satunya dengan memberikan makanan bergizi gratis kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi setiap hari,” tambah Ipuk.
