Jakarta, seblang.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta. Dalam refleksi tersebut, Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk menghargai pencapaian, belajar dari pengalaman, dan bersyukur atas perjalanan tahun ini.
“Setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga, dan setiap kesuksesan memerlukan dedikasi dan kerja keras,” ujar Yasonna, menekankan pentingnya sikap positif terhadap tantangan.
Rakor ini menghasilkan 52 rencana aksi, termasuk dukungan manajemen, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum serta HAM. Y. Ambeg Paramarta, Ketua Steering Committee Rakor, menjelaskan bahwa rencana aksi ini akan menjadi acuan untuk akselerasi pelaksanaan tugas di pusat dan kantor wilayah.
Pentingnya menetapkan target yang visioner juga disoroti oleh Yasonna. “Membuat target yang ambisius, bukan target business as usual, akan membawa kita lebih jauh,” ucapnya.
Dalam penghargaan, Indeks Reformasi Hukum untuk Kategori I Tingkat K/L diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Sementara Kategori II Tingkat Pemerintah Provinsi diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Pemprov Bali. Penghargaan untuk Kategori III Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada Pemkab Bandung, Pemkab Sarolangun, dan Pemkab Belitung Timur.
Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan meraih penghargaan Berkinerja Terbaik dalam Kategori Pagu Besar. Penghargaan serupa untuk Kategori Pagu Sedang diberikan kepada Kanwil Kemenkumham Bali, dan untuk Kategori Pagu Kecil kepada Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.
Selain itu, 67 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2023, mencakup berbagai jenis lembaga pemasyarakatan, kantor imigrasi, dan balai pemasyarakatan.
Refleksi akhir tahun ini memberikan momentum bagi Kemenkumham untuk mengevaluasi strategi, mengidentifikasi peluang baru, dan menetapkan tujuan ambisius untuk tahun mendatang. Semua ini menjadi landasan kuat dalam perencanaan langkah-langkah ke depan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
