Banyuwangi, seblang.com – Dalam menangani PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) Banyuwangi, pemerintah Banyuwangi sudah melangkah untuk membuat kajian-kajian. Salah satunya ada opsi kalau dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) harus mengundang para direkturnya.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Banyuwangi H Mujiono, apabila mengambil solusi untuk menindaklanjuti ke depannya juga perlu ada regulasi bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.
“Karena selama ini terus terang saja kami ini melanjutkan yang lama-lama banyak hal yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Jangan sampai nanti kalau PT PBS dilanjutkan akan berdampak lagi terhadap seperti kapal sebelumnya,” jelasnya kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Banyuwangi.
Menurut H Mujiono, pihaknya ingin menyelesaikan bagaimana yang terdampak terutama yang hak pekerja atau karyawan PT PBS yang belum terealisasi diupayakan untuk mendapatkan realisasi.
Kapan target realisasi yang akan dilakukan, menurut dia pemerintah tidak bisa mentargetkan karena dalam kasus ini juga keterkaitan dengan para direktur utama.”Kemudian para pemilik saham kan gitu baru nanti kita sampaikan yang terkait. Intinya harus hati-hati dalam melangkah, jangan sampai nanti kami-kami ini yang mewarisi seperti itu nanti berdampak sendiri,” tambah penghobi olahraga bulutangkis itu.
Terkait dengan rekomendasi dari Pansus PT PBS DPRD Banyuwangi yang salah satunya membeli kapal baru, menurut H Mujiono, namanya rekomendasi perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam. “Jangan direkomendasi nanti kita menjalankan itu kan rekomendasi hanya rekomendasi saran masukan yang melakukan pengkajian kan kita,” pungkas H Muijono.
Seperti diberitakan sebelumnya pembelian kapal Sritanjung merupakan ide brilian Samsul Hadi, Bupati Banyuwangi 2000 – 2005 bersama pasangannya Abdul Kadir dan pada masa itu merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama kali dipilih oleh rakyat pasca reformasi di Indonesia sekitar tahun 2000.
Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) PT PBS DPRD Banyuwangi, Nauval Badri, pada saat pencalonan beliau berjanji akan membangkitkan usaha yang ada di darat laut dan udara.” Salahsatu bidang usaha jasa kelautan dengan membeli kapal Sritanjung yang akhirnya dikelola oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) Banyuwangi. Dan menjadi aset rakyat Banyuwangi,” jelasnya kepada wartawan media ini beberapa waktu lalu.
Kemudian terkait kondisi terakhir dua kapal Sritanjung yang dikelola oleh PT PBS, menurut Nauval rusak karena faktor human eror. Dimana proses perawatan atau maintenance yang sangat terlambat sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan.
Dia menuturkan pihaknya berharap aset Banyuwangi jangan ditiadakan atau dihilangkan. “Mari kedepan kita berpikir keuntungan dari PT PBS ini menambah income pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Banyuwangi yang besarnya dalam satu tahun Rp. 15 – 20 milyar. Sehingga cukup bagus untuk pemasukan pendapatan daerah,” imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi tersebut.//////
