Banyuwangi, seblang.com – Sengketa yang berlarut-larut antara Ketua Yayasan Darul Huda, Kepala Sekolah (KS) dan guru di desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi mengakibatkan ratusan siswa sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan normal.
Akibat konflik internal yang berkepanjangan tersebut membuat pelajar MTs dan MA serta para guru/tenaga pendidik di sekolah itu terlantar. Mereka terpaksa sekitar sembilan bulan harus mengikuti KBM di musala sekolah yang ada di luar gedung dan emperan rumah warga lingkungan setempat.
Bahkan perselisihan yang terjadi sudah masuk ke ranah hukum. Mediasi antara pihak yang bersengketa dalam upaya menyelesaikan persoalan terus dilakukan. Upaya mediasi terakhr dilakukan di Pemkab Banyuwangi, pada Kamis (6/4/2023) kemarin.
Proses mediasi kedua pihak yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi masih belum mendapatkan solusi dan tetap saja menemui jalan buntu. Belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.
Pertemuan dihadiri kepala sekolah, guru, perwakilan siswa, Ketua Yayasan Darul Huda desa Alasbuluh dan pengacaranya, Camat Wongsorejo, Kades Alasbuluh, Kemenag Banyuwangi dan Kabag Hukum Pemkab bersama staf.
Menurut Kepala Sekolah MA Darul Huda Alasbuluh, Abdurrahman, kasus sengketa di internal yayasan telah berlangsung sejak Agustus 2022 lalu.
Menurut dia, sejak terjadi konflik berlangsung, gedung sekolah hingga kini disegel oleh pihak penanggung jawab Yayasan. Akibatnya, sekitar 190 siswa MTs dan MA Darul Huda terlantar dan terpaksa belajar di luar gedung.
“Selama ini kami terlantar terpaksa hanya memanfaatkan emperan teras tetangga dan musala sekolah yang berada di luar gedung untuk proses belajar mengajar siswa,” jelas Abdurrahman.
Dia menuturkan sejauh ini dampak lain yang dirasakan dari konflik internal tersebut sudah ada 15 siswa telah mengundurkan diri yaitu; 5 siswa MTs dan MA 10 siswa.
Meskipun demikian, 90 persen siswa di Sekolah Darul Huda Alasbuluh masih bertahan meski dengan kondisi kegiatan belajar mengajar yang tidak layak.
“Karena ekonomi orang tua siswa rata-rata menengah ke bawah. Sehingga hasil pertemuan dengan wali murid, mereka tetap mempercayakan anaknya ke kami. Sebab orang tua tidak memiliki biaya jika harus melakukan mutasi ke sekolah lain,”tambahnya.
Karena tidak ingin konflik ini berlarut-larut, pihaknya meminta agar para pemangku kebijakan bisa membantu mengatasi persoalan tersebut.”Kami tidak ingin nasib buruk menimpa generasi muda kita, generasi penerus bangsa dan jangan sampai mereka putus sekolah,” pintanya.
Sementara Kuasa Hukum Ketua Yayasan, Ahmad Subhan mengatakan, pihaknya mempersilahkan para anak didik kembali melangsungkan kegiatan belajar mengajar di ruang sekolah. Hanya saja pihaknya meminta semua pihak yang terkait harus mengikuti ketentuan yang diberikan yayasan.
Karena menyangkut masa depan anak bangsa, pihaknya meminta agar seluruh administrasi dikelola Yayasan Darul Huda Alasbuluh. Karena sampai saat ini pembiayaan masih dinaungi LP Ma’arif NU.
“Termasuk nantinya ada rencana pergantian kepala sekolah. Karena supaya kondusif. Harapannya ke depan berjalan baik-baik saja,” ujar Ahmad Subhan.
Kabag Hukum Pemda Banyuwangi, Akhmad Saeho mengatakan, pihaknya selaku mediator akan meneruskan hasil mediasi yang dilakuksan kepada pimpinan. “Harapannya, ketika pimpinan langsung yang turun tangan. Persoalan ini cepat selesai. Sehingga para siswa bisa kembali bersekolah seperti sedia kala,” ujarnya.
Karena mediasi yang digelar belum ada kesepakatan, maka kedua belah pihak yang bersengketa akan menggelar pertemuan kembali setelah usai hari raya Idul Fitri tahun ini.////
