Banyuwangi, seblang.com – Sebagai salah satu perusahaan yang menjadi objek vital nasional, PT Bumi Sukses Indo (BSI) melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan yang didampingi tim terpadu terdiri dari unsur Kepolisian Polresta Banyuwangi, TNI dan Pemkab Banyuwangi.
Dalam eksplorasi lanjutan, menurut Wakapolresta Banyuwangi AKBP Dewa Putu Eka Darmawan terdiri dari beberapa titik, diantaranya yakni Bukit Lompongan.
“Kita segenap tim terpadu bersama masyarakat sekitar Pancer mengamankan tim dari geostatistik BSI yang melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Tadi kami melakukan pengecekan di dua sektor wilayah Bukit Lompongan,” ujar Wakapolresta Banyuwangi.
Menurut Wakapolresta, dengan turut sertanya sebagian masyarakat sekitar Pancer yang menerima investasi tersebut, kedepannya dirinya berharap masyarakat dapat diberikan manfaat dengan adanya eksplorasi PT BSI.
“Dengan adanya sinergitas masyarakat mendampingi eksplorasi, menjukkan masyarakat menerima investasi ini dan kemungkinan nanti juga ke Gunung Salakan,” ungkapnya.
Saat ditanyakan oleh jurnalis seblang.com apakah eksplorasi tersebut untuk perluasan tambang Emas PT BSI. Dirinya belum mengetahui tujuan tersebut.
Sebelum kegiatan ini dilakukan, menurut Dewa, tim dari PT BSI bersama Pemkab Banyuwangi sudah melakukan rapat di Polresta Banyuwangi terkait teknis kegiatan. Masyarakat pun tidak ada yang melakukan penolakkan kegiatan tersebut.
“Hari ini tidak ada penolakan dari masyarakat, kita bersama masyarakat bersinergi terkait adanya spanduk tolak tambang mungkin mispersepsi,” ungkapnya.
Wakapolresta Banyuwangi AKBP Dewa Putu Eka Darmawan, Dandim 0825 Letkol Eko Juli Ramadhan, Kepala Bakesbangpol M Lutfi, dan perwakilan PT BSI kemudian menemui warga di posko pejuangan Penolakan Tambang Emas Gunung Salakan.
Dalam pertemuan tersebut nampak Wakapolresta meyampaikan paparannya tentang adanya PT BSI sebagai Investasi resmi yang legal dan sebagai objek vital nasional.
Warga yang hadir juga sempat menyeletuk, bahwa peranan kepolisian diangap telah melampaui tugasnya yang seakan akan menjadi humas dari PT BSI.
“Lah tugas polisi itu memberikan keamanan rakyatnya karena keamanan itu kebutuhan kok sepertinya menjadi humas BSI,” ujar salah satu warga menyeletuk.
Dalam perkembangannya, diperoleh informasi bahwa masyarakat akan menyampaikan aspirasi yang berbunyi:
- Kementerian ESDM, agar mencabut iup PT BSI dan PT DSI atau setidak tidaknya merevisi izin tersebut sesuai dengan keinginan warga atau setidak tidaknya mengkaji ulang terkait izin tersebut secara benar karena diduga sangat serampangan.
- Mendesak agar Ombudsman RI melakukan investigasi serta memberikan surat rekomendasi agar kementerian ESDM mencabut iup PT BSI dan PT DSI
- Mendesak Komnas HAM agar turun langsung dan memberikan rekomendasi serupa agar iup PT BSI dan PT DSI dicabut. Karena dikhawatirkan akan terjadi pelangggaran HAM yang serius.
- Mendesak Kompolnas untuk menindak tegas para aparat kepolisian yang diduga menyalah gunakan jabatanya untuk menakuti warga dan menguntungkan perusahaan tanpa memikirkan dampak buruk yang ditanggung oleh warga.
- Meminta agar Menko polhukam mengawal kasus ini agar berjalan dengan benar dengan berpedoman bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi yang harus didahulukan./////
