Banyuwangi, seblang.com – “Selama pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi belum melaksanakan program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dan masyarakat masih susah berobat saya akan terus memperjuangkan bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan layanan kesehatan yang adil, termasuk cover BPJS Kesehatan yang dibayar oleh Pemkab Banyuwangi.”
Ungkapan tersebut disampaikan oleh H Basir Qodim, Ketua F-PPP DPRD Kabupaten Banyuwangi kepada wartawan media ini di ruang kerjanya pada Kamis (08/12/2022).
Menurut H Basyir cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Dia menuturkan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan saat ini untuk sementara untuk warga yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru sekitar 65 persen baik yang mandiri dan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat baik melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program bantuan kesehatan yang lain.
Seharusnya masyarakat semua tercover dalam program BPJS Kesehatan, yang seperti di Kabupaten / kota yang lain ada program UHC. Keikut sertaan masyarakat dalam BPJS Kesehaan di Banyuwangi baik yang mandiri maupun yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat minimal 95 persen.
Apabila angkanya sudah mencapai 95 persen maka masyarakat yang ber KTP Banyuwangi tidak akan mengalami mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu apabila berobat di rumah sakit manapun gratis.
Untuk itu dalam upaya memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi warga masyarakat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melaksanakan program UHC.
Dia menuturkan apabila pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan maka tidak ada lagi masyarakat yang ber KTP Banyuwangi mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
”Kabupaten Sampang yang paling miskin di Jatim saja sudah menerapkan program UHC masa Banyuwangi yang dikenal kabupaten yang terbaik di Indonesia tidak bisa. Masyarakatnya masih susah ngurusi kesehatan, ngurus keterangan tidak mampu di Dinas Sosial yang ribet,” tambah H Basyir.
Menurut politisi PPP asal Dapil 1 Banyuwangi itu dalam rapat badan anggaran (Banggar) dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 pihaknya sudah mengusulkan agar Universal Health Coverage (UHC) sampai pada APBD Induk tahun 2023 belum ada respon positif dari pihak eksekutif, terutama Bupati Banyuwangi terkait UHC.
“Padahal UHC sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selama Banyuwangi belum ada program UHC dan masyarakat masih susah berobat saya akan terus memperjuangkan bagaimana warga Banyuwangi mendapatkan layanan kesehatan yang adil, termasuk BPJS Kesehatan yang dibayar oleh Pemkab Banyuwangi,” tegas H Basyir di Ruang Fraksi PPP DPRD Banyuwangi
Ketua DPC PPP Kabupaten Banyuwangi berkali-kali menegaskan akan tetap berjuang dan goalnya maksimal pada tahun 2024 sudah harus betul-betul disiapkan karena saat ini kepesertaan BPJS sudah mencapai sekitar 65 persen. perkiraan 2023 ada kenaikan 10 – 20 persen atau mencapai 85 persen sudah semakin ringan beban Pemkab Banyuwangi untuk membantu membiayai kepesertaan warga dalam program BPJS.
“Sehingga setelah ada program UHC warga yang ber KTP Banyuwangi bisa berobat dimana saja dan tidak ada warga miskin yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan karena harus mengurus SPM dan masih mengalami kesulitan di Rumah Sakit karena ribet,” pungkas H Basyir./////
