Banyuwangi, seblang.com – Perkembangan penanganan kasus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) Banyuwangi pada dasarnya tidak ada yang perlu ditanggapi, karena ekskutif sudah menjelaskan progresnya seperti itu. Tinggal menunggu implementasinya oleh pemkab dan kontrol ideal dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Hartono Latief, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) melalui WhatsApp (WA) pada Rabu (15/06/2022)
“Kami Berharap persoalan kapal ini bisa segera tuntas, agar tidak menjadi ladang abadi para pemburu rente yg pragmatis maupun politis.Beliau para petinggi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus memiliki komitmen tinggi guna menuntaskannya dengan segera,” jelas Rudi.
Tokoh asal Genteng itu menuturkan agar publik clear dan tidak menjadi korban diombang-ambingkan kepentingan pihak-pihak yang mempermainkan isu. Ada baiknya pihak ekskutif release resmi di media. Juga diikuti pandangan legislatif dan legal opinion dari APH.
“Juga lebih baik lagi jika juga diselenggarakan penyampaiannya dalam sidang paripurna terbuka, yang juga direlay melalui saluran media sosial. Jangan malah mbulet dan menjadi isu yang usum-usuman (musiman-red) yang muncul tenggelam pada siklus kepentingan tertentu,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuwangi mendorong penuntasan kasus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) yang mengelola dua kapal Sri Tanjung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjadi bagian dari program Banyuwangi Rebound ide brilian Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
“Kami dorong untuk segera diselesaikan karena posisi hukumnya sudah jelas bukan samar-samar lagi dan ini termasuk bagian dari program Banyuwangi Rebound untuk membangkitkan ekonomi Banyuwangi,” jelas jelas KH Abdul Malik Syafa’at, Ketua DPC PKB Kabupaten Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di KPU Banyuwangi.
Tokoh yang akrab disapa Gus Malik itu menuturkan beberapa kenyataan terkait kapal Sri Tanjung jelas-jelas kapal milik Pemkab dan pernah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga bagus apabila kasusnya segera dituntaskan atau dihidupkan kembali.
Tokoh asal Blokagung itu menambahkan penanganan kasus PT PBS Banyuwangi seharusnya tidak berlarut-larut dan bisa secepatnya dituntaskan.”Karena cantolan hukumnya jelas, aparat penegak hukum (APH) komplit, motivasinya bagus dan saya tidak ada masalah kalau segera diclearkan. Bagaimanapun sejarah mencatat PAD masuk dari dua kapal Sri Tanjung, apalagi masih ada kaitan dengan faktor kemanusiaan menyangkut hak-hak karyawan yang belum dituntaskan. Jangan digantung dan mempermainkan nasib orang banyak,” pungkas Gus Malik.//
