Banyuwangi, seblang.com– Kami datang ke KPU Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menghadiri undangan untuk Nonton Bareng Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU Banyuwangi pada Selasa (14/06/2022).
Pernyataan tersebut disampaikan H Ali Firdaus, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi kepada seblang.com.
“Kalau untuk materi tahapan dan lain-lain filenya sudah dikirimkan kepada kami. Jadi kehadiran kami di KPU adalah untuk menyaksikan Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang merupakan awal KPU, Parpol dan semua stakeholder terkait untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas,” jelas H Ali Firdaus.
Menurut Dwi Anggraeni Rahman, Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi, pelaksanaan kegiatan Nonton Bareng Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 dengan mengundang Forpimda di kantor KPU Banyuwangi. tersebut menjadi sarana konsolidasi.
Dalam tahap ini, lanjut Dwi pihaknya menunggu instruksi dari KPU terkait apa yang yang dilakukan karena anggaran pemilu mendatang berasal dari KPU Pusat bukan dari pemerintah daerah.
Kemudian bulan depan KPU akan fokus pada verifikasi partai politik peserta pemilu.”Bulan ini yang paling utama kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forpimda terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari KPU Pusat.
Karena yang kemarin PKPU yang terkait dengan tahapan pemilu saja. Terkait petunjuk teknis (Juknis) belum kami dapat,” jelas Dwi Anggraeni. fokus mematangkan sejumlah persiapan menyambut Pemilu 2024 mendatang.
“Mulai tanggal 14 Juni ini KPU memulai tahapan awal Pemilu 2024. Sementara di tingkat kabupaten, saat ini kami masih menunggu instruksi dari KPU RI terkait apa saja yang harus kami lakukan,” kata Dwi.
Pemutakhiran data secara rutin dilakukan untuk memastikan keakuratan data pemilih yang ada di wilayah setempat.
“Setiap 3 bulan sekali kami berkoordinasi dengan Dispendukcapil dan Bawaslu untuk pemutakhiran data. Selanjutnya pada bulan Juli mendatang, KPU mulai melakukan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024,” ujarnya.
Sejauh ini, lanjut Dwi, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang baru diundangkan hanya mengatur soal jadwal tahapan. Terkait petunjuk teknis (Juknis) dan penganggaran masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat.
“Anggaran pemilu itu langsung dari pusat, bukan KPU didaerah yang mengusulkan tapi KPU RI yang memberikan. Sementara dari segi SDM, perekrutan tenaga adhoc di tingkat kecamatan baru akan dimulai pada akhir tahun 2022,” pungkasnya.///
