Banyuwangi, seblang.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banyuwangi. Kamis (16/10/2025), Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, turun langsung meninjau dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.
Kedatangan Dadang dan rombongan disambut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, didampingi Wakil Bupati Mujiono, Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, serta Dandim 0825 Letkol Arm Triyadi Indrawijaya.
Dadang menjelaskan, kunjungan itu bertujuan memastikan seluruh dapur SPPG beroperasi sesuai standar nasional yang ditetapkan BGN.
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan, apakah pelaksanaannya sudah sesuai SOP. Jika ada kekurangan, akan segera kami koreksi agar hasilnya seragam dan berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, ada empat standar utama yang wajib dipenuhi setiap dapur MBG. Pertama, standar kecukupan kalori, agar menu memenuhi kebutuhan energi harian penerima manfaat. Kedua, standar komposisi gizi, dengan keseimbangan karbohidrat, protein, dan serat. Ketiga, standar higienitas, memastikan proses pengolahan dan penyajian dilakukan secara bersih. Keempat, standar keamanan pangan, untuk menjamin makanan aman dikonsumsi sejak bahan baku hingga pendistribusian.
“Standar kebersihan dan keamanan ini mutlak diterapkan. Semua proses, mulai bahan mentah, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi harus memenuhi unsur higienis,” tegas Dadang.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat sinergi untuk menyukseskan program MBG, salah satunya dengan membantu dapur SPPG memperoleh Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS).
“Program ini bukan hanya soal gizi anak, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah karena membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.
Banyuwangi saat ini memiliki 38 dapur SPPG yang melayani 111.805 penerima manfaat, mulai pelajar TK hingga SMA serta santri pondok pesantren.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan kesiapan daerahnya untuk terus memperkuat implementasi program MBG. Pemerintah daerah telah memberikan pelatihan keamanan pangan kepada 448 petugas penjamah makanan, dan 11 dapur SPPG telah mengantongi sertifikat SLHS.
“Selain pelatihan, kami juga menginstruksikan puskesmas untuk melakukan pendampingan, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta memastikan penerbitan sertifikat higienitas bagi dapur yang sudah memenuhi syarat,” kata Ipuk.//////////
