Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperketat pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar pelatihan bagi para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh makanan yang dikonsumsi siswa aman dan higienis.
Sebanyak 150 penjamah makanan dari lima kecamatan — Giri, Glagah, Kabat, Muncar, dan Siliragung — mengikuti pelatihan yang berlangsung pada Sabtu (4/10/2025). Mereka terdiri atas petugas belanja, juru masak, penyaji, hingga petugas distribusi makanan MBG.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas bagi petugas SPPG yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG.
“Keselamatan anak-anak adalah prioritas. Tidak boleh ada kompromi dalam hal keamanan makanan. Setelah pelatihan ini, seluruh penyedia MBG harus mampu menyajikan makanan yang lebih sehat dan higienis,” tegas Ipuk.
Para peserta dibekali pengetahuan dan praktik keamanan pangan oleh narasumber dari BPOM Jember dan Dinas Kesehatan Banyuwangi. Materi yang diberikan meliputi pemilihan bahan baku, pengolahan, penyajian, serta distribusi makanan sesuai prinsip higiene dan sanitasi.
Menurut Ipuk, peningkatan wawasan ini penting untuk meminimalkan risiko keracunan serta memastikan makanan MBG layak konsumsi setiap hari.
“Petugas SPPG perlu memahami prinsip dasar keamanan pangan agar program MBG benar-benar berdampak positif bagi kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menambahkan, pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan sistem pengawasan program MBG“Selain pelatihan, kami juga melakukan pendampingan oleh puskesmas, inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan sampel makanan di laboratorium, serta penerbitan Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang memenuhi standar,” jelasnya.
Dari 30 SPPG yang beroperasi di Banyuwangi dengan total 1.477 pekerja, baru sekitar 21 persen yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat keamanan pangan. Pemerintah menargetkan seluruh pengelola MBG tersertifikasi pada akhir Oktober 2025.
“Pelatihan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh SPPG. Kami kebut agar semua pengelola memiliki kompetensi yang sama,” tambah Amir.//////////
