Perwakilan petani, Darsianto, menuturkan pihaknya sempat dihadang orang tak dikenal saat dalam perjalanan. Mereka diarahkan agar tidak membawa tomat ke kantor bupati, melainkan ke sebuah rumah makan di Caruban.
“Sebetulnya kami nekat membawa tomat ke kantor bupati ini karena tidak ada komunikasi yang baik seperti yang diperintahkan Bu Gubernur. Bahkan saat perjalanan kami dicegat dan diarahkan ke rumah makan Tali Roso. Itu terkesan arogan,” keluhnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Dite ini menegaskan jika harga tomat tetap di Rp2.000, petani akan semakin merugi. “Ini baru 10 petani saja yang hasil panennya tidak bisa tertampung. Bagaimana dengan nasib petani lain? Jangan hanya disuruh menanam, sementara mafia-mafia bermain di atas tanpa ada tindakan,” ujarnya.
Dite menyebut, dari total 62 ton tomat, baru 2 ton yang terserap. Pihaknya tidak menuntut seluruh hasil panen diserap, namun berharap pemerintah daerah bisa mengambil minimal 30–40 persen.
“Baru 10 petani saja tidak bisa ditampung, padahal instruksi Gubernur jelas, Bupati/Wali Kota harus menyerap. Kalau ini dibiarkan, bagaimana nasib ribuan petani lainnya?” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun Indra Setyawan menegaskan pihaknya akan tetap memfasilitasi penyerapan hasil panen. Menurutnya, tomat yang dibawa para petani sudah dibeli dengan harga produsen Rp4.000 per kilogram.
“Kami tetap fasilitasi para petani, tentu dengan berkoordinasi bersama Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mencari solusi terbaik. Alhamdulillah, hari ini sudah terserap 1 ton 200 kilogram,” pungkasnya. Penulis: Puguh Setiawan///////
