Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Bansos Digital tidak sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengintegrasikan data kesejahteraan masyarakat. Penerima bansos akan dipantau secara berkala agar tidak selamanya bergantung pada bantuan. “Ada program pendidikan, permodalan usaha, dan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup,” jelasnya.
Luhut menambahkan, integrasi lintas data merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo. “Pak Prabowo ingin kemiskinan ini benar-benar bisa diatasi dengan program yang tepat sasaran,” tegasnya.
Program ini melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Sedikitnya 20 instansi hadir dalam peninjauan dan rapat koordinasi, di antaranya Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan Kemenko PMK, Kominfo, KKP, Dewan Ekonomi Nasional, BSSN, Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri.
Dari daerah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan telah mengerahkan lebih dari 3.000 agen pendataan. Tenaga ini terdiri dari pendamping PKH, TKSK, operator desa, camat, lurah/kepala desa, hingga kader dasawisma. “Banyuwangi siap menyukseskan piloting Bansos Digital. Kami ingin menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan,” ucap Ipuk.////////
