Malang, seblang.com – Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Komisi I, Redam Guruh Krismantara, S.H., menegaskan pentingnya pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Malang, khususnya pada level eselon II, agar diisi oleh figur yang benar-benar berintegritas serta memahami permasalahan birokrasi.
“Kami harap ke depan Kabupaten Malang menjadi kabupaten yang good governance. Setiap pimpinan di jabatan eselon II maupun di bawahnya betul-betul diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan paham permasalahan,” tegas Redam saat ditemui dalam sebuah acara sosialisasi kebudayaan di Kepanjen, Selasa (30/9/2025).
Redam mengingatkan, jika jabatan tersebut diisi oleh pihak yang tidak kompeten, justru akan menambah beban kerja pemerintahan.
“Kalau tidak diisi orang-orang yang berintegritas dan paham permasalahan, nanti malah kerja dua kali,” ujarnya.
Menurutnya, Bupati Malang memiliki kapasitas penuh untuk menentukan figur yang layak menduduki posisi strategis tersebut.
“Saya rasa Bapak Bupati juga pasti sangat mengerti. Beliau sudah lama berkecimpung di pemerintahan, tentu tahu siapa yang pantas mengisi dan mengemban amanah,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD Komisi I, Redam menyebut pihaknya akan bersikap sesuai aturan yang berlaku.
“Sebagai anggota DPRD Komisi I, kami menyesuaikan saja, fleksibel, karena semuanya ada aturannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa DPRD Kabupaten Malang selalu mendukung pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun Sekretaris Daerah terpilih, selama mereka benar-benar bekerja dengan baik.
“Yang jelas, harapan kami di DPRD maupun saya pribadi, siapapun yang memimpin dinas maupun yang menjadi Sekretaris Daerah haruslah orang-orang terbaik dan wajib kita dukung,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa DPRD akan terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Kalau ada keliru ya kita benarkan. Kalau ada yang betul-betul baik dan kerjanya bagus, ya harus kita apresiasi,” tandas Redam.
Sebelumnya, di tempat berbeda, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menegaskan bahwa Pemkab Malang menargetkan tidak ada lagi pejabat pelaksana tugas (Plt) pada akhir 2025 sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lebih optimal.///////////
