Malang, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memastikan kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan terisi penuh pada akhir 2025.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menjelaskan pengisian jabatan dilakukan melalui dua skema percepatan, yakni job fit (uji kompetensi) dan seleksi terbuka (selter).
“Ada tahapan job fit, yaitu uji kompetensi untuk memutasi pejabat sesuai kualifikasi. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan mekanisme selter atau open bidding. Saat ini kami masih menunggu persetujuan gubernur terkait skema yang akan dipakai,” ujar Nurman kepada awak media di Kepanjen, Senin (29/9/2025).
Ia menegaskan, manajemen aparatur sipil negara (ASN) daerah tidak bisa berjalan secara mandiri, karena tetap harus melalui persetujuan pemerintah pusat.
“Pokok manajemen ASN ini bukan sesuatu yang diotonomikan. Ada tiga pihak yang berperan, yaitu Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan Kementerian PAN-RB. Jadi, wajar jika prosesnya membutuhkan waktu,” jelas mantan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang itu.
Sejumlah jabatan kepala dinas yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas (Plt) di antaranya adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Melalui percepatan pengisian jabatan lewat dua skema tersebut, Pemkab Malang optimistis kinerja pemerintahan akan lebih fokus tanpa terganggu masalah struktur organisasi.
“Makanya, kekosongan jabatan harus segera dituntaskan lewat dua skema itu, yakni job fit dan seleksi terbuka. Insyaallah semua selesai tahun ini,” tandas Nurman.
Pemkab Malang menargetkan tidak ada lagi jabatan Plt pada akhir 2025 sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lebih optimal.////////
