Banyuwangi, seblang.com – Potensi sumber daya digital Banyuwangi kian diakui pemerintah pusat. Lewat sistem B-One ID yang mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), daerah ujung timur Jawa ini dipercaya menjadi percontohan nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada September 2025.
Dalam rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025), Banyuwangi diumumkan sebagai pilot project penerapan bansos digital pertama di Indonesia.
Rakor yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan itu dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, serta pimpinan berbagai lembaga negara. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir langsung untuk memaparkan transformasi digitalisasi yang telah dibangun di daerahnya sejak lebih dari satu dekade lalu.
Ipuk menuturkan, sejak 2013 Banyuwangi konsisten mengembangkan layanan publik berbasis digital. Inovasi itu terus berproses hingga awal 2025, ketika pemerintah daerah meluncurkan B-One ID (Banyuwangi Satu ID), sebuah platform terintegrasi yang memanfaatkan NIK sebagai kunci akses.
“Dengan B-One ID, masyarakat bisa mengakses layanan secara mudah, mulai dari bantuan untuk keluarga miskin, kesehatan, perizinan usaha, hingga berbagai administrasi lain. Semua layanan kami padukan dalam satu pintu digital,” jelas Ipuk.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi bansos akan memperkuat sistem yang sudah berjalan di Banyuwangi. Menurutnya, potensi pengembangan digitalisasi ini tidak hanya sebatas penyaluran bansos, tetapi juga mampu menjangkau berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan di daerah mendapat dukungan dari pusat. Digitalisasi ini akan memberi dampak luas bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ipuk.
Apresiasi datang dari Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Banyuwangi sukses mengoptimalkan sumber daya digital dan bisa menjadi acuan bagi daerah lain. Bahkan, Luhut meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan forum khusus agar Ipuk dapat berbagi pengalaman dengan kepala daerah se-Indonesia.
“Itu keren. Saya akan minta Mendagri menggelar rapat umum secara daring agar Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman membangun digitalisasi ke daerah lain,” kata Luhut di hadapan peserta rapat.
Tak hanya itu, Luhut juga mengingatkan agar daerah-daerah segera menyiapkan diri mengikuti jejak Banyuwangi. Menurutnya, keberhasilan Banyuwangi menjadi bukti bahwa penguatan teknologi digital dapat mempercepat penyaluran bansos dan membuat tata kelola lebih transparan.
“Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, daerah lain juga sudah berada pada titik tertentu,” tegas Luhut.
Luhut menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Penyaluran bansos yang tepat sasaran akan mengurangi kebocoran anggaran dan di saat bersamaan mendorong daya beli masyarakat.
Ia menyebut, jika digitalisasi bansos berjalan baik, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mencapai 0,3% hingga 0,4%. Angka ini menjadi bukti bahwa pemanfaatan sumber daya digital bukan sekadar inovasi, melainkan juga instrumen pembangunan ekonomi.
