Banyuwangi, seblang.com – Banyuwangi resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Program ini dijadwalkan mulai diluncurkan pada September 2025, dengan rencana kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto di Banyuwangi.
Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi finalisasi program digitalisasi bansos yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat dipimpin Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dan diikuti oleh 20 kementerian serta lembaga negara.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Luhut menjelaskan, penerapan sistem digitalisasi bansos ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola bantuan pemerintah dengan meningkatkan akurasi penyaluran. Melalui teknologi verifikasi identitas digital, sistem baru diharapkan mampu menekan tingkat kesalahan penerima (inclusion dan exclusion error), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Pada tahap back-end, proses verifikasi penerima bansos akan dilakukan secara otomatis dengan melibatkan berbagai lembaga negara. Data akan terkoneksi lintas institusi, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia bersama Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, langkah ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara lebih dari Rp500 triliun, karena penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa distribusi bantuan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat penting untuk kita lakukan digitalisasi,” ujar Luhut di hadapan peserta rapat.
Setelah uji coba di Banyuwangi, pemerintah pusat akan mengevaluasi hasil implementasi hingga akhir Desember 2025. Hasil tersebut akan menjadi dasar untuk memperluas penerapan digitalisasi bansos ke kabupaten/kota lain. Apabila berjalan baik, Presiden Prabowo dijadwalkan mencanangkan implementasi bansos digital secara nasional pada Januari 2026.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan Banyuwangi siap menjadi daerah percontohan karena sejak lama berkomitmen mengembangkan pemerintahan berbasis digital.
“Transformasi digital sudah kami mulai sejak 2012, bahkan hingga ke level desa dan kelurahan dengan pemasangan jaringan fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi,” ungkap Ipuk.
Sebagai bentuk kesiapan, Banyuwangi juga telah mengembangkan inovasi Banyuwangi One ID, sebuah sistem yang memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses berbagai layanan publik melalui aplikasi Smart Kampung. Ipuk menambahkan, sistem tersebut telah terintegrasi dan siap disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional./////
