Banyuwangi, seblang.com – Banyuwangi resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Program ini dijadwalkan mulai diluncurkan pada September 2025, dengan rencana kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto di Banyuwangi.
Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi finalisasi program digitalisasi bansos yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025). Rapat dipimpin Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dan diikuti oleh 20 kementerian serta lembaga negara.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy. Hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, hingga Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Luhut menjelaskan, penerapan sistem digitalisasi bansos ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola bantuan pemerintah dengan meningkatkan akurasi penyaluran. Melalui teknologi verifikasi identitas digital, sistem baru diharapkan mampu menekan tingkat kesalahan penerima (inclusion dan exclusion error), sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Pada tahap back-end, proses verifikasi penerima bansos akan dilakukan secara otomatis dengan melibatkan berbagai lembaga negara. Data akan terkoneksi lintas institusi, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia bersama Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
