“Arahan dari Kemendagri jelas, Banyuwangi diminta kembali ke mekanisme multitarif sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebelumnya, bukan single tarif,” ujarnya.
Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, menindak lanjuti SE terbaru kemendagri tersebut dengan mengajukan surat permohonan Rapat Paripurna DPRD guna menegaskan penerapan multitarif PBB-P2 dalam Raperda Perubahan Perda 1/2024.
“Sejak awal Pemkab Banyuwangi tidak pernah berniat adanya kenaikan PBB-P2. Alhamdulillah, kami sudah menyampaikan ke Kemendagri bersama Pansus DPRD Banyuwangi. Dan kembali ditegaskan bahwa tarif PBB-P2 ditetapkan sebagaimana ketentuan semula yaitu multitarif sesuai dengan Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian tidak ada opsi single tarif, alias tidak akan ada perubahan Pasal 9 tersebut,” tegas Guntur.
