Situbondo, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Situbondo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk tahun 2025. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Adendum Rencana Kerja bersama BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Jumat, 1 Agustus 2025, guna memastikan seluruh warga Situbondo terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas maupun rumah sakit untuk tidak menolak pasien.
“Saya sangat ingin menjaga sinergitas dengan BPJS Kesehatan. Harapan kami ingin pelayanan yang prima, yang optimal. Saya bilang ke tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas dan Rumah Sakit di Situbondo untuk ‘never say no’ pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan, jangan ditolak. Dan menurut saya, BPJS Kesehatan juga harus bilang begitu,” ujar Rio.
Tak hanya menyampaikan komitmen secara lisan, Pemkab Situbondo juga menyiapkan anggaran lanjutan pada 2026 yang akan disesuaikan dengan kebutuhan UHC. Rio menyebut, alokasi anggaran kesehatan akan terus menjadi prioritas.
“Berkali-kali disampaikan bahwa kesehatan warga Situbondo merupakan prioritas, jangankan Rp 60 miliar, Rp 100 miliar pun kami sediakan, karena kesehatan merupakan mandatory spending. Bagi saya itu adalah momentum untuk indeks pembangunan manusia. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu adalah hal yang harus diutamakan dari kegiatan-kegiatan yang lain,” katanya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto, mengapresiasi dukungan penuh dari Pemkab Situbondo. Ia menyebut pelaksanaan program JKN di Situbondo telah sesuai regulasi nasional.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo yang telah mempercayakan jaminan kesehatan sebagian besar penduduknya kepada BPJS Kesehatan. Tentu ini sudah sejalan dengan apa yang menjadi program dari Pemerintah Pusat dan juga sudah tertuang dalam regulasi yang ada, bahwa setiap jaminan kesehatan yang ada di daerah itu wajib disinergikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Titus.
Per akhir Juli 2025, cakupan kepesertaan JKN di Situbondo telah mencapai 97,19% dari total penduduk. Titus menyebut target 98% bisa dicapai pada September mendatang.
“Untuk mempertahankan status UHC, cakupan ini harus mencapai 98% pada bulan September. Artinya tinggal sedikit lagi,” ujarnya.
Namun, keaktifan peserta masih berada di angka 73,74%, sedikit di bawah ambang batas minimal 80%. Titus optimistis angka ini akan segera terpenuhi. Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial masih menyediakan kuota bagi warga Situbondo agar dicover negara melalui APBN.
“Izin menyampaikan juga, bahwasanya dari Kementerian Sosial itu mempunyai kuota bagi penduduk Situbondo untuk dicover negara melalui APBN, yang mana posisi eksisting sekarang yang sudah masuk di data Kementerian Sosial itu masih di bawah kuota. Artinya, untuk segmen PBI APBD itu masih ada potensi untuk bisa ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Titus memperkirakan masih ada sekitar 7.000 jiwa yang berpotensi dioptimalkan untuk meningkatkan cakupan peserta JKN hingga 99% atau bahkan 100%.
Perpanjangan kerja sama dalam bentuk adendum ini menjadi langkah krusial. Sebelumnya, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk sembilan bulan. Namun, melalui dukungan penuh dari Bupati dan jajaran, anggaran ditingkatkan sehingga perjanjian UHC dapat diperpanjang hingga akhir tahun, menjamin kelangsungan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat Situbondo.//////
