Banyuwangi, seblang.com — Ratusan sopir truk menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jumat (1/8/2025) sore. Aksi ini dipicu lamanya waktu antre untuk bisa menyeberang ke Bali, serta keluhan atas minimnya fasilitas di area parkir Dermaga Bulusan.
Para sopir, yang mayoritas merupakan pengemudi truk besar seperti tronton dan trailer, menuntut agar mereka segera diberangkatkan serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam antrean masuk kapal. Mereka juga meminta pemerintah dan pengelola pelabuhan menambah sarana dan prasarana di ruang tunggu area parkir.
Salah seorang sopir tronton, Suhartono, mengaku telah menginap selama tiga hari di area parkir Bulusan tanpa ada kejelasan jadwal keberangkatan.
“Saya sudah hari ketiga di penampungan. Tidak ada pergerakan. Tadi tahu teman-teman sopir mau aksi, saya ikut menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Suhartono menilai adanya perlakuan tidak adil terhadap kendaraan besar. Truk kecil, menurutnya, bisa langsung masuk ke pelabuhan tanpa harus antre di Bulusan.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, mengatakan bahwa kemacetan panjang ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tenggelamnya KMP Tunu dan doking sejumlah kapal lainnya sejak pertengahan Juli.
“Ini pekerjaan panjang. Maka dari itu, sudah dilakukan rapat lintas instansi, termasuk bersama Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, untuk mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya.
Menurut Kapolresta, sekitar 100 sopir ikut menyuarakan aspirasi dalam aksi damai ini. Ia menyatakan pihaknya memahami keluhan para sopir dan berupaya menjembatani komunikasi antara sopir, ASDP, dan KSOP.
Polresta Banyuwangi bersama pemangku kepentingan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan. Mulai dari pengamanan, pengalihan jalur, hingga pembentukan pos pantau dan tim urai.
“Kami juga akan menerapkan sistem stiker untuk membedakan kendaraan berdasarkan tonase, sehingga kendaraan di bawah 35 ton bisa langsung masuk ke pelabuhan tanpa melewati buffer zone,” lanjut Rama.
Ia juga menambahkan, Pelabuhan Ketapang kini memprioritaskan kendaraan kecil, angkutan umum, serta kendaraan pengangkut BBM dan gas. Jalur sempit seperti Watu Dodol disebut sebagai titik rawan yang memperparah kemacetan saat terjadi pelanggaran lalu lintas oleh sopir.
General Manager ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan, menjelaskan bahwa antrean panjang tak hanya disebabkan oleh pengelolaan ASDP, namun juga karena kepadatan jalur bersama dengan Pelindo dan ferry long-distance ke NTB.
“Memang antrian ini salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaiaan, ketidakseimbangan antara volume kendaraan yang datang dengan jumlah trip kapal yang beroperasi. Hari ini, LCM mengoperasikan 6 kapal, sementara MB mengoperasikan 19 kapal,” ujarnya.
Yannes menegaskan pentingnya sistem tiket dan manifest sesuai identitas pengemudi untuk mempercepat proses masuk ke pelabuhan. Ia juga membenarkan bahwa port link memang lebih cocok untuk truk berbadan besar namun berbobot ringan.
Kemacetan juga diperparah oleh faktor eksternal, seperti cuaca buruk dengan kecepatan angin lebih dari 30 knot yang membuat sejumlah kapal menunda keberangkatan demi keselamatan.
“Pelabuhan tidak tutup, tapi ada penundaan operasional kapal. Itu sangat memengaruhi antrean. Kami terus dorong agar semua kendaraan sudah bertiket dan data manifest lengkap,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pihak ASDP dan instansi terkait merancang pembangunan jalan atau jembatan yang menghubungkan langsung Bulusan ke dermaga LCM, untuk mengurangi beban antrean di MB.
Selain itu, dermaga MB 4 juga direncanakan untuk ditingkatkan kembali kapasitasnya menjadi 60 ton setelah sebelumnya dibatasi hanya 35 ton akibat faktor usia konstruksi./////
