Banyuwangi, seblang.com – Kemacetan parah yang melumpuhkan jalur Situbondo–Banyuwangi akibat antrean truk di Pelabuhan Ketapang memaksa Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turun tangan. Tak menunggu instruksi pusat, Ipuk langsung memimpin rapat darurat bersama jajaran instansi pelayaran nasional, Sabtu (26/7/2025), di Kantor ASDP Ketapang.
Meski Pelabuhan Ketapang bukan kewenangan Pemkab, Ipuk memilih mengambil tanggung jawab. “Jalur penyeberangan ini sebetulnya bukan kewenangan kami dari pemkab. Namun karena masalah ini berada di wilayah kami, dan dampaknya kepada daerah dan masyarakat Banyuwangi, jadi kami perlu koordinasi dan mencari solusi bersama,” ujarnya di forum.
Seluruh unsur strategis nasional hadir. Dari ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BPTD II Jatim, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, hingga dua asosiasi besar angkutan penyeberangan: INFA dan Gapasdap. Dari daerah, Forkopimda lengkap: Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD I Made Cahya Negara, serta kepala OPD terkait.
“Banyak keluhan masyarakat dan para sopir yang tertuju kepada kami. Padahal masalah ini menyangkut arus logistik lintas pulau. Jadi kami tidak bisa tinggal diam. Forkopimda dan pemkab siap membantu. Apa yang bisa kami bantu untuk mengurai kemacetan ini, akan kami lakukan,” tegas Ipuk.
Langkah konkret pun telah diambil. Pemkab sebelumnya sudah mengirim surat resmi ke Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI serta Wamenhub untuk mendesak pengiriman kapal tambahan.
Hasilnya, satu unit kapal besar, KMP Gading Nusantara milik anak usaha ASDP, sedang berlayar ke Ketapang dan dijadwalkan tiba malam ini. Dua kapal bantuan lainnya menyusul. “Kami berterima kasih atas semua pihak yang telah bekerja keras dan bersama-sama mengatasi masalah ini,” kata Ipuk.
Sementara itu, General Manager ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan, menyebut akar persoalan ada pada pembatasan kapal untuk truk bertonase tinggi pasca-tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
“Awalnya hanya dua kapal LCM yang beroperasi. Kini sudah ada tujuh kapal, meski idealnya sembilan,” jelas Yannes.
Dalam forum tersebut, disepakati sejumlah strategi darurat yakni Diversi jalur penyeberangan, di mana Pelabuhan Jangkar Situbondo yang biasa melayani Lombok, disarankan juga membuka rute ke Gilimanuk, Bali. Selain itu, pembatasan tonase truk, di mana operator logistik disarankan menggunakan kendaraan di bawah 35 ton agar dapat segera diseberangkan.
“Kami sarankan untuk sementara agar lancar, pihak logistik menggunakan truk di bawah 35 ton,” ujar Ketua INFA, Rio Polii.
Ketua Gapasdap Banyuwangi, Mastiga Sofyan, juga mendorong agar truk sumbu tiga dengan beban di bawah 35 ton bisa masuk ke Dermaga MB 1 hingga 4. “Banyak truk meski jenis sumbu tiga, namun muatannya di bawah 35 ton. Jadi bisa memaksimalkan dermaga MB 1 hingga 4,” katanya.
Dukungan juga datang dari Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana, yang meminta para pemilik kapal segera mengoperasikan armadanya yang selesai perawatan. “Kami minta agar kapal yang telah dilakukan perawatan untuk segera beroperasi lagi. Untuk saat ini jangan berpikiran ke profit, namun lebih pada kelancaran,” tegasnya.
