Sementara itu, dalam konteks regulasi, Executive Director Associação de Jornalismo Digital (AJOR) Brasil, Maia Fortes, menekankan pentingnya jurnalisme dengan pendekatan yang inklusif. “AI harus diatur agar dampaknya memperkuat ekosistem jurnalisme digital, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi kita yang sudah rapuh,” tuturnya.
Maia menjelaskan Brasil berusaha menerapkan prinsip-prinsip relasi ideal antara perusahaan teknologi dan jurnalisme dalam mempromosikan ekosistem media digital yang mengutamakan pluralitas, keragaman, dan kebutuhan akan kebijakan publik. Karena itu, kata dia, organisasinya banyak berkolaborasi dengan berbagai kelompok hak-hak digital, serta kelompok-kelompok yang fokus terhadap AI dan jurnalisme di Brasil.
Sedangkan Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyerukan pentingnya negara-negara Global South berkolaborasi memperkuat posisi tawar media lokal. Bagi Wahyu, perusahaan media lokal saat ini tidak memiliki daya tawar yang setara ketika harus berhadapan dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, dan lainnya. “Karena itu, para pembuat kebijakan harus membuat regulasi yang kuat untuk melindungi kepentingan perusahaan media lokal dalam menghadapi perusahaan-perusahaan teknologi tersebut.”
Wahyu pun menekankan pentingnya solidaritas dari negara-negara Global South, karena ada perbedaan daya tawar yang tajam di antara keduanya. “Maka para pemangku kepentingan media dari negara-negara Global South harus bersatu untuk mempelajari praktik-praktik pembuat kebijakan yang terbaik di negara lain,” kata Wahyu.
Media-media lokal selayaknya mendapat dukungan pendanaan yang berkelanjutan dari multi stakeholder yang memiliki komitmen terhadap independensi media dan jurnalisme yang bermutu— di tengah kepungan teknologi AI.
Pada konferensi ini, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) juga memaparkan Studi Kelayakan Dana Jurnalisme Indonesia menyerahkan studi tersebut ke Dewan Pers untuk dilanjutkan. Wakil Menteri Nezar Patria menyaksikan langsung seremoni penyerahan studi tersebut.
Masduki dari PR2Media mengingatkan posisi kritis media-media lokal di Indonesia terkait minimnya pendanaan dalam ranah jurnalisme. “Kita perlu segera membentuk dana abadi untuk jurnalisme publik, yang diperkuat dengan peraturan terkait, namun pembuatan kebijakan di Indonesia bisa memakan waktu yang sangat lama,” ungkap Masduki.
Pendanaan yang bersumber dari anggaran negara untuk dialokasikan pada media publik, tidak serta-merta tanpa resiko. Masduki menekankan, perlunya menemukan cara yang strategis untuk media agar tetap independen dari intervensi negara. Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menerima penyerahan studi ini dan berjanji menindaklanjuti hasilnya. ///////
