Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan (piloting) program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program ini merupakan bagian dari portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) yang adaptif, hasil kerja sama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Penunjukan tersebut diumumkan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Tim Digitalisasi Bansos yang berlangsung di Banyuwangi, Jumat (18/7/2025).
Tim tersebut terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Tri Birowo, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha, Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika, serta tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
Plt Deputi Cahyono Tri Birowo menjelaskan, penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project didasarkan pada sejumlah indikator. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur digital serta capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai sangat baik.
“Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi,” ujar Cahyono.
Ia menjelaskan, digitalisasi bansos ini merupakan bagian dari pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI). Data yang digunakan akan mencakup identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, serta SPLP sebagai data exchange platform.
“Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kita gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor,” terangnya.
Principal Expert Government Technology DEN Rahmat Danu Andika menambahkan, tahun ini pemerintah akan mulai menerapkan penargetan parlinsos. Sistem akan memungkinkan masyarakat mengakses bantuan secara langsung dengan proses autentikasi yang andal. Permintaan bantuan akan diproses secara otomatis dan transparan.
“Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini,” jelas Rahmat.
Implementasi awal program direncanakan berlangsung pada September mendatang, dengan sasaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Jika ini sukses, maka sasaran dan cakupannya akan lebih diperluas,” tambahnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut positif penunjukan tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi untuk aktif mendukung realisasi program yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo itu.
“Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat,” tegas Ipuk.
Ia juga mengapresiasi langkah digitalisasi bantuan sosial yang dinilai akan meningkatkan efektivitas serta dampak langsung bagi masyarakat.
“Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera,” ungkapnya.
Jika Anda membutuhkan versi hard news yang lebih singkat untuk media online, saya bisa bantu ringkas lagi.////
