Banyuwangi, seblang.com – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan penyelesaian program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Banyuwangi menjadi prioritas utama sesuai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Raja Juli saat berdialog dengan warga Dusun Sumberjambe, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, Senin (14/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia menyatakan hadir membawa mandat Presiden untuk menyelesaikan program TORA yang sempat tertunda.
“Sekarang saya kembali ke sini (Banyuwangi), membawa amanah dari Bapak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan sisanya,” tegasnya di hadapan warga.
Program TORA di Banyuwangi sebelumnya telah dimulai sejak masa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pada April 2024, tahap pertama program ini telah berjalan dengan penyerahan sertifikat kepada ribuan masyarakat.
“Penyerahan (sertifikat TORA) tahap pertama sudah selesai, waktu itu saya ikut bantu saat masih menjadi Wamen ATR/BPN. Saat itu, semua juru ukur se-Jawa Timur diturunkan ke Banyuwangi untuk menyukseskan target Presiden ke tujuh Bapak Jokowi,” kata Raja Juli.
Ia menjelaskan, masih ada sekitar 27,69 hektare lahan di Desa Temurejo yang belum tersertifikasi. Raja Juli berjanji penyelesaian program tahap kedua ini akan dituntaskan sebelum akhir tahun.
“Saya tidak tahu berapa lama, tapi Insya Allah sebelum akhir Desember sudah selesai. Jadi saya pastikan ini kami selesaikan. Negara hadir memberikan hak bapak-ibu sekalian,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan warga.
Kepala Desa Temurejo, Fuat Musyadat, menyampaikan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 876 kepala keluarga (KK) di desanya telah menerima sertifikat TORA. Saat ini, masih tersisa 523 KK yang belum memperoleh sertifikat dan ditargetkan selesai dalam tahap kedua.
Fuat juga menjelaskan, mayoritas warga Desa Temurejo merupakan petani agroforestri yang mengelola beragam komoditas seperti jeruk, buah naga, pisang, kedelai, dan alpukat.
“Alhamdulillah masyarakat kami mayoritas petani. Ada jeruk unggulan, buah naga oren, hingga alpukat. Bahkan tiap tahun warga kami ada yang berangkat umroh dari hasil pertanian ini,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik keberlanjutan program ini. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kepastian hukum lahan masyarakat.
“Alhamdulillah Bapak Menhut datang langsung ke desa ini membantu permasalahan yang ada. Kami sangat berterima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri. Warga kami kini punya harapan yang lebih pasti,” kata Ipuk./////////
