Blitar, seblang.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 di Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Kamis (3/7/2025). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengelola Koperasi Merah Putih (KPM) dari empat kecamatan, yakni Srengat, Sanankulon, Ponggok, dan Nglegok.
Bertempat di kantor Desa Kendalrejo, pertemuan ini diisi dialog terbuka tentang bagaimana mendorong kolaborasi antara tiga unsur penting dalam pembangunan desa: pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan koperasi. Menurut Guntur, kerja sama yang terbangun antar unsur tersebut menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.
“Kami ingin mendorong komunikasi yang lebih lancar di antara pemdes, BUMDes dan koperasi. Masing-masing punya peran, tapi perlu ada titik temu agar tidak jalan sendiri-sendiri,” ujarnya di hadapan para peserta.
Sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Guntur menilai forum seperti ini dapat menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan pandangan dan membuka peluang kerja sama konkret. Ia menyebut bahwa dalam praktik di lapangan, kerap ditemukan tumpang tindih tugas antara pelaku usaha desa dan pemangku kebijakan, sehingga perlu disusun pola kerja yang jelas.
“Pemerintah desa punya wewenang di kebijakan dan perencanaan, BUMDes bergerak di sektor usaha, sedangkan koperasi bisa menjadi sarana partisipasi warga. Kalau ini bisa berjalan seimbang, hasilnya akan jauh lebih terasa,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Guntur juga menyinggung keberadaan Koperasi Merah Putih yang merupakan bagian dari program nasional. Ia mendorong agar koperasi benar-benar hadir sebagai wadah ekonomi warga, bukan sekadar formalitas lembaga.
“Koperasi ini bisa jadi tempat tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Tapi ya harus dikelola dengan baik, transparan, supaya masyarakat juga merasa percaya dan mau terlibat,” katanya.
Para kepala desa yang hadir menyambut baik forum tersebut. Beberapa di antaranya menyampaikan kendala di lapangan, termasuk masalah administrasi, pendampingan usaha, hingga keterbatasan sumber daya manusia untuk menjalankan BUMDes dan koperasi secara optimal. Mereka berharap ada dukungan nyata dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa.
Guntur menegaskan dirinya siap membawa berbagai aspirasi itu ke tingkat provinsi, terutama yang berkaitan dengan regulasi dan dukungan anggaran. Ia menyebut, kegiatan reses bukan sekadar mendengarkan, tapi menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada desa.
“Kami hadir di sini supaya tahu langsung apa yang dibutuhkan di lapangan. Harapannya, setiap kebijakan yang dibuat bisa betul-betul sesuai dengan kondisi di desa,” ujarnya. (dip)
