Banyuwangi, seblang.com – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu malam (2/7/2025), tak hanya menyisakan duka, tetapi juga menyulut kemarahan publik.
Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Banyuwangi mendesak pertanggungjawaban dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Wangi serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang atas musibah yang menelan korban jiwa itu.
Ketua LSM GERAK Banyuwangi, Sulaiman Sabang, S.H., menilai kedua instansi lalai dalam pengawasan keselamatan pelayaran di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Ia menduga kuat bahwa kapal-kapal penyeberangan di jalur tersebut, termasuk KMP Tunu Pratama tidak memenuhi standar laik laut, namun tetap beroperasi.
“Kami menilai KSOP Tanjung Wangi dan ASDP Banyuwangi telah lalai. Banyak kapal disulap tampil bagus hanya dengan cat, tapi kondisi teknisnya jauh dari aman. Ini jelas mengelabui masyarakat dan mengancam keselamatan jiwa penumpang,” ujar Sulaiman kepada seblang.com, Sabtu (5/7/2025).
Sulaiman mengungkapkan, KMP Tunu Pratama Jaya dibuat di Galangan Kalimas, Balikpapan, pada 2010. Namun, ia menyebut bahwa struktur kapal tersebut diduga sudah berusia 25 tahun.
Tampilan luar yang diperbarui dengan cat, menurutnya, tak bisa dijadikan tolok ukur keselamatan. Justru, peremajaan tampilan tanpa disertai pemeriksaan teknis mendalam membuat masyarakat merasa aman padahal tengah menggunakan moda transportasi yang rawan celaka.
“Oleh karena itu, kami mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh armada penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dan meminta agar pemerintah tidak menutup mata atas praktik-praktik manipulatif yang diduga kerap terjadi,” ujarnya.
Belum lagi, lanjut Sulaiman, SOP pelayaran yang sering diabaikan yakni pelashingan kendaraan di dalam kapal. Meskipun terlihat sepele, namun hal kecil ini menentukan keselamatan pelayaran.
“Saya duga dalam tragedi KMP Tunu Pratama ini kendaraan tidak dilasing. Karena kesaksian korban, begitu kapal dihantam ombak besar, kapal langsung miring. Kendaraan dengan muatan berat langsung bergeser dan membuat kapal tidak stabil, miring, lalu tenggelam,” ujarnya.
Tak hanya soal teknis, Sulaiman juga menyoroti persoalan manifes yang tidak akurat. Dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama ditemukan fakta bahwa kapal ini mengangkut puluhan penumpang dan kendaraan, namun banyak korban yang tidak tercatat dalam manifes resmi.
“Didalam manifes resmi disebutkan ada 53 penumpang dan 12 crew. Tetapi nyatanya data DVI Polda Jatim mengungkap lebih dari itu. Ada sekitar 28 orang tidak tercatat termasuk korban yang selamat, meninggal, maupun yang hilang tidak tercatat dalam manifes,” ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan data manifes ini terus berulang. Dalam insiden tenggelamnya KMP Yunicee pada 2021 dan KMP Rafelia II pada 2016, jumlah korban dan penumpang juga tidak sesuai dengan data manifes. Banyak penumpang, khususnya yang berada di dalam kendaraan, tidak tercatat. Ini menunjukkan lemahnya pendataan dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pelabuhan.
“Lah terus apa fungsinya Ferizy? Percuma jika tidak ada pengawasan ketat dari ASDP,” kesalnya.
Sulaiman menyebut bahwa persoalan semacam ini harus segera dihentikan. Ia juga meminta DPRD Banyuwangi tidak tinggal diam dan segera menggunakan fungsi pengawasannya untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk KSOP Tanjung Wangi, ASDP Banyuwangi dan perusahaan kapal.
Tragedi ini, kata Sulaiman, bukan hanya soal kecelakaan, tetapi juga soal tanggung jawab hukum dan moral atas nyawa-nyawa yang melayang.
“Kami akan ajukan hearing ke DPRD. Ini bukan sekadar insiden biasa. Ini sudah berulang, dan nyawa terus jadi taruhannya. Jika perlu kami juga akan kerahkan massa untuk unjuk rasa, bahkan lakukan gugatan hukum agar para pihak ini bertanggung jawab,” tegas Sulaiman.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi, Purgana menegaskan, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya masih dalam kondisi layak beroperasi saat insiden terjadi.
Pernyataan ini disampaikan Purgana berdasarkan dokumen dan status teknis kapal sebelum berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk Bali. Kapal disebut telah menjalani pemeriksaan rutin dan seluruh surat-suratnya masih berlaku.
“Doking masih bulan September sehingga kapal masih layak jalan. Surat-surat masih hidup dan melakukan pemeriksaan berkala,” ujar Purgana, kepada media Kamis (3/7/2025)./////
