Malang, seblang.com – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Senin (30/6/2025), berlangsung hangat dan penuh harapan. Dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, semangat perbaikan dan pemerataan menjadi benang merah dari setiap suara yang disampaikan.
Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Malang menyoroti keadilan anggaran harus nyata dirasakan warga pinggiran, Fraksi PDI Perjuangan yang diketuai Abdul Qodir menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa yang selama ini belum banyak tersentuh program strategis.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan sekadar koreksi angka, tapi benar-benar menjawab kesenjangan antara wilayah barat dan timur Kabupaten Malang. Jalan, air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan di desa tertinggal harus menjadi prioritas,” ujarnya di hadapan Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran DPRD.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan dasar, pengembangan potensi lokal, serta dorongan untuk transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Lima fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum secara gabungan, yaitu Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, dan Fraksi Gabungan PKS-Hanura-Demokrat. Mereka mengangkat isu yang tak kalah penting: pendapatan daerah yang stagnan, ketidaktercapaian target PAD, serta perlunya inovasi dalam pengelolaan retribusi dan pajak.
“Target PAD yang terus meleset perlu disikapi serius. Kami mendesak agar OPD penghasil melakukan langkah konkret, bukan hanya memberi jawaban normatif. Pemetaan potensi dan digitalisasi jadi keharusan,” tegas juru bicara fraksi gabungan.
Kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp315 miliar turut menjadi perhatian. Fraksi Golkar, misalnya, mendorong agar dana tersebut dialokasikan untuk pemberdayaan UMKM, petani, dan ketahanan pangan, agar dampaknya bisa langsung dirasakan rakyat.
Sorotan Jalan Rusak dan Pengangguran: Perubahan APBD Harus Tepat Sasaran
Fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti masih adanya sekitar 334 kilometer jalan kabupaten yang rusak, serta angka pengangguran terbuka 5,13 persen berdasarkan data BPS. Permasalahan ini dianggap harus segera dijawab dalam perubahan APBD 2025 melalui program yang terukur dan terarah.
“Kami ingin pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan warga. Jalan yang layak, pekerjaan yang tersedia, dan layanan publik yang cepat dan manusiawi,” disampaikan dalam pandangan gabungan fraksi.
Pembahasan Lanjut: DPRD Siap Kawal Transparansi dan Efektivitas Anggaran
Rapat paripurna ini menjadi awal dari tahapan lanjutan pembahasan perubahan APBD. Seluruh fraksi sepakat untuk mengawal proses berikutnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) demi menyempurnakan postur APBD Perubahan 2025.
“Kami berharap pembahasan nanti berjalan terbuka, jujur, dan mengutamakan rakyat. Karena di balik setiap angka anggaran, ada harapan masyarakat yang menunggu untuk dipenuhi,” pungkas juru bicara DPRD.(Adv)
