Di sisi lain, Korban Sulfia Irani mengapresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan Kejari Banyuwangi. Meskipun begitu, mantan istri kedua Agus Sudirman ini merasa kecewa atas lambannya tindak lanjut kejaksaan dalam mengeksekusi putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) tersebut.
Salinan putusan MA telah diterima Kejari Banyuwangi pada 28 Maret 2025, namun hingga kini Agus Sudirman masih bebas berkeliaran. “Lambannya eksekusi ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang sangat mendalam bagi saya sebagai korban dan masyarakat yang percaya pada supremasi hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Banyuwangi,” kata Sulfia.
Hal itu pun membuat Sulfia melayangkan empat surat resmi kepada Kejari Banyuwangi. Surat pertama dikirim pada 5 Mei 2025, berisi permintaan agar eksekusi atas putusan Mahkamah Agung segera dilakukan. “Namun tak ada jawaban,” ujarnya.
Ia kembali mengirim surat kedua pada 14 Mei 2025, lalu surat ketiga pada 21 Mei 2025. Semuanya memuat permohonan yang sama: agar Kejari Banyuwangi segera mengeksekusi Agus Sudirman, terpidana dalam perkara penggunaan akta hibah palsu yang telah berkekuatan hukum tetap. “Namun juga masih belum ada tanggapan,” kata Sulfia.
Puncaknya terjadi pada 16 Juni 2025, saat Sulfia mengirim surat keempat yang lebih tegas. Selain permohonan pelaksanaan eksekusi putusan MA terhadap Agus Sudirman, Sulfia juga meminta jawaban secara tertulis alasan Kejari Banyuwangi hingga saat ini tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/PID/2025 tersebut.
Alih-alih dijawab secara resmi melalui surat, Sulfia malah didatangi Kasi Pidum Kejari Banyuwangi di rumahnya untuk memberikan jawaban secara lisan. “Yang saya minta jawaban secara tertulis dan resmi, bukan alasan yang disampaikan secara lisan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sulfia juga menyayangkan atas penjelasan Kasi Pidum yang tidak mau menerbitkan surat DPO dan surat pencekalan terhadap Agus Sudirman, sebagaimana permintaan dalam surat terakhirnya. “Kata Kasi Pidum, cukup DPO internal kejaksaan,” jelas Sulfia.
Padahal, kata Sulfia, jika surat DPO dan pencekalan diterbitkan, justru akan lebih memudahkan kejaksaan untuk menangkap Agus Sudirman. Terlebih terpidana tidak akan dapat kabur jauh jika sudah dicekal.
“Keadilan tak akan benar-benar ditegakkan jika terpidana masih bebas berkeliaran tanpa menjalani hukuman sebagaimana mestinya,” ujar Sulfia.
Kendati demikian, Sulfia berharap Kejari segera mengambil langkah tegas demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. “Saya percaya kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
