“Dengan kebijakan ini, jumlah permohonan dan putusan dispensasi kawin terus menurun. Banyak yang akhirnya bersedia menunggu hingga usia cukup,” tambahnya.
Di sisi preventif, Pemkab menggulirkan sejumlah program untuk memperkuat ketahanan anak dan keluarga. Mulai dari pendidikan kependudukan, layanan kesehatan, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Berbagai inovasi turut digulirkan, seperti program beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, program Rindu Bulan (Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun), Psikolog Goes To School, dan KUA Goes To School yang menyasar pelajar SMA dan mahasiswa.
Berbagai terobosan ini membawa Banyuwangi masuk dalam lima besar kabupaten/kota terbaik dalam penilaian Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) Award yang digelar Pemprov Jawa Timur. Tim penilai yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Tri Wahyu Liswati, telah melakukan tinjauan lapangan ke Banyuwangi.
Turut hadir dalam tim penilai antara lain Eny Hastuti dari Bappeda Jatim, Yoso Susrianto dari Dinas Pendidikan, Naning Pudji dari UNICEF, Hari Exzachdie dari PKK, Budiyati dari Lembaga Perlindungan Anak Jatim, serta Dina Limanto, konsultan publik.
