Program ini juga menekankan pentingnya pendekatan komunikasi yang humanis dan edukatif, mengingat transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ipuk mencontohkan sejumlah layanan yang kerap disalahpahami masyarakat, seperti perizinan bangunan atau usaha yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab. “Ada perizinan yang merupakan ranah kementerian, provinsi, atau bahkan pihak ketiga seperti tim independen dan konsultan. Ini yang perlu dijelaskan dengan jembatan komunikasi yang tepat,” jelasnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Banyuwangi akan menyebarkan informasi kontak OPD di berbagai kantor pelayanan publik dan titik strategis. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapat layanan, tapi juga memahami proses di baliknya.
“Nanti akan kami sebarkan nomor WhatsApp masing-masing kepala dinas dan tenaga teknis. Intinya, semua harus bisa dilayani sebaik mungkin. Kita ingin mengurai masalah dan menghadirkan solusi,” tutup Ipuk.//////
