Di tempat yang sama, Kepala DPMD Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto, menyampaikan bahwa koperasi merah putih saat ini masih dalam tahap awal legal standing, dan sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, semua pihak harus taat pada regulasi. Sesuai Inpres No.9 Tahun 2025 yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan harus didukung penuh serta disukseskan bersama.
Bambang juga menyampaikan bahwa surat dari Kementerian Keuangan sudah menjelaskan bahwa Dana Desa tahap kedua siap digunakan sebagai modal awal KDMP, meskipun nilai pastinya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat.
“Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, kita bisa berencana mulai kerja sama antar desa, antar kecamatan, di daerah kita dulu. Selanjutnya bisa dikembangkan antar daerah kabupaten atau kota,” ujarnya.
Untuk pembentukan koperasi sendiri diharapkan selesai pada bulan Juni dan diluncurkan pada nanti Hari Koperasi, 12 Juli. Adapun target nasional, koperasi merah putih sudah operasional pada bulan Oktober.
Bambang menambahkan bahwa sambil menunggu kebijakan Dana Desa tahap kedua, desa perlu bersiap mulai dari masyarakat, lembaga desa, hingga pemerintah desa, agar siap bila sewaktu-waktu terjadi perubahan peraturan.
“Kalau ada surat meluncur, kita harus siap. Kita juga harus memetakan potensi dan masalah dalam pelaksanaan koperasi merah putih,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto, menyampaikan bahwa setelah KDMP mulai operasional secara nasional, semua pihak harus dalam kondisi siap. Ia menyebut Dekopinwil akan terus memberikan pendampingan dan wawasan keilmuan kepada pengurus koperasi melalui pelatihan daring berbasis Zoom Meeting yang dilaksanakan bergilir setiap minggu.
Slamet menjelaskan bahwa pelatihan ini akan ditujukan kepada pengurus koperasi yang memiliki SDM unggul, agar mampu mengikuti perkembangan keilmuan dan menjalankan koperasi secara berkelanjutan.
“Potensi-potensi yang kita miliki nanti akan menjadi bagian yang harus kita perhatikan,” pungkasnya.///////
