Situasi ini menjadi cerminan persoalan yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Bangunan liar atau pemanfaatan aset negara tanpa izin seringkali menjadi penghambat utama, sementara masyarakat luas menjadi korban karena terhambatnya layanan publik.
“Kita harus ambil sikap tegas tapi tetap manusiawi. Jangan sampai pembangunan selalu dikalahkan oleh kepentingan individu,” tandas Krisna.
Sementara itu, Lurah Lawang, Bambang, membenarkan bahwa berbagai upaya mediasi telah dilakukan, mulai dari tingkat desa hingga OPD. Namun pemilik bangunan liar tersebut masih bersikukuh untuk tetap menempatinya.
Dalam dokumentasi lapangan yang diambil pada 19 Februari 2025, tampak sejumlah petugas teknis dari Bina Marga meninjau langsung lokasi jalan amblas sambil membawa dokumen perencanaan. Mereka tampak berdiskusi serius mengenai langkah teknis yang bisa dilakukan.////////
