“Dan yang ketiga, kepala desa juga harus seorang aktivis. Dia harus paham politik, bisa melakukan lobby, adaptif terhadap persoalan masyarakat, dan mampu menjadi motor penggerak perubahan,” tambahnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakabid Ideologi dan Kaderisasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, dan juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 itu menekankan, pentingnya partisipasi masyarakat juga harus dilakukan pasca pilkades (pemilihan kepala desa).
Karena, lanjutnya, usai kontestasi pilkades tidak kemudian menjadi perpecahan. Tapi menurutnya, baik yang menang maupun kalah harus diajak berembuk membangun desa bersama.
“Tingkat partisipasi masyarakat adalah kunci kemajuan desa. Itu semua harus dimulai dari pendidikan politik yang mencerahkan warga desa agar aktif, kritis, dan partisipatif,” tuturnya.
Sementara itu, pemateri lainnya Hariyanto menyampaikan pentingnya integritas dan komitmen kepala desa dalam mengemban tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan perubahan terbarunya, UU No. 3 Tahun 2024.
“Syarat menjadi kepala desa sudah jelas, tapi terkadang banyak yang lupa tujuan awal setelah terpilih. Kepala desa harus punya niat mengabdi dan membangun desa sesuai program pemerintah,” tutur Hariyanto.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakabid Kehormatan DPC PDI Perjuangan Jember ini menambahkan, pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa juga krusial.
“BPD harus berperan aktif dalam pengawasan anggaran, karena anggaran disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD sesuai dengan UU Desa. Sosialisasi tata kelola desa juga harus terus dilakukan, disesuaikan dengan kultur masing-masing desa,” ujarnya.////////
