Malang, Seblang.com – DPRD Provinsi Jawa Timur menyetujui anggaran kebencanaan sebesar Rp256 miliar yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil guna meminimalkan dampak bencana alam, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyetujui pengajuan anggaran kebencanaan dari BPBD, mengingat luasnya wilayah Jawa Timur dan tingginya potensi bencana. “Berapa pun anggarannya pasti kami setujui. Minimal ketika terjadi bencana, kebutuhan seperti sembako, selimut, dan peralatan rumah tangga sudah tersedia,” ujarnya saat sosialisasi mitigasi bencana di Kota Malang, Sabtu (24/5/2025).
Untari mengkritisi minimnya perhatian pemerintah kota dan kabupaten terhadap penanggulangan bencana. Ia mengaku telah meninjau langsung ke sejumlah wilayah dan menemukan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki anggaran kebencanaan yang tidak memadai. “Saya sudah cek di sekitar separuh wilayah Jatim, dan banyak yang belum layak dalam penanganan kebencanaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, anggaran kebencanaan Jatim merupakan yang terbesar di Indonesia. Namun, penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan diawasi oleh Inspektorat serta BPK. “Silakan ajukan sebanyak mungkin, asalkan digunakan dengan benar,” katanya.
Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Untari menyebut kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Meskipun memasuki musim kemarau, hujan masih terjadi di berbagai wilayah.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Untari mendorong BPBD Jatim agar selalu siaga dan berkoordinasi dengan para relawan di setiap kelurahan. Ia menyebutkan bahwa di Kota Malang masih ada dua kelurahan yang belum memiliki relawan bencana. “BPBD tidak bisa bekerja sendiri. Relawan di tingkat kelurahan sangat penting,” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi, relawan diberikan pembinaan terkait penanggulangan bencana oleh para ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menurut Untari, relawan adalah pribadi-pribadi yang terpanggil secara sukarela untuk aksi kemanusiaan. “Mereka perlu dibekali agar siap dan cakap dalam menghadapi kondisi darurat,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari para relawan mengenai perlindungan kerja. Para relawan mengusulkan agar difasilitasi asuransi kecelakaan kerja mengingat tingginya risiko yang mereka hadapi. Menanggapi hal tersebut, Untari menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan dilibatkan dan pembiayaannya diambil dari APBD masing-masing daerah.
