Banyuwangi, seblang.com – Untuk ketujuh kalinya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mendapatkan apresiasi dan meraih Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik di Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pada Uparaca Hari Kebangkitan Nasional di Grahadi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pengelola JDIH Terbaik I Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jatim.
JDIH Award tingkat Provinsi merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi Jatim yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota khususnya dalam hal pengelolaan serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.
Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, yang mewakili Bupati menerima penghargaan tersebut.
Menurut H. Mujiono mengaku pihaknya bersyukur sistem informasi produk hukum yang dikelola Banyuwangi diapresiasi positif oleh Pemprov Jatim. “Ini pelecut agar kita ke depan terus lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya terkait pelayanan informasi produk hukum,” ujar Mujiono.
Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi, Aang Muslimin Susiawan, menjelaskan penghargaan yang diberikan Pemprov Jatim berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 29 indikator.
Tujuh aspek dimaksud meliputi organisasi/kelembagaan, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.
Aang menuturkan penilaian tidak hanya dilaksanakan secara online melalui E-Reporting dan evaluasi website, namun juga dilaksanakan dengan tinjau lapang melihat langsung pelayanan JDIH di Lokasi oleh Pemprov Jatim, dan nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian.
”Alhamdulillah, tahun 2025 Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan apresiasi sebagai Pengelola JDIH Terbaik I untuk kategori Kabupaten/Kota dan Pengelola JDIH Terbaik II untuk kategori DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” ujar Aang.
Dia menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya Pojok JDIH Sekolah, sebagai upaya Pemkab Banyuwangi dalam melahirkan generasi penerus yang paham dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan dalam hukum, sebab pendidikan hukum di sekolah memiliki peran yang sangat strategis.
Pada Pojok JDIH Sekolah, terjadi komunikasi dua arah. Tidak hanya Pemerintah Daerah saja yang memberikan informasi tentang hukum kepada siswa siswi, namun mereka juga dapat menyalurkan ide-ide dan kreativitasnya melalu media tersebut.
Publikasi karya tulis, Opini serta tanya jawab terkait hukum dan kebijakan pemerintah daerah.
JDIH adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan berbagai dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dapat dengan cepat dan mudah untuk memperolehnya melalui JDIH.
Harapan ke depannya semoga JDIH Kabupaten Banyuwangi bisa terus meningkatkan layanan dan tentunya diharapkan juga dukungan dari semua pihak. Sehingga layanan ini bisa diterima dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. “Semoga capaian ini bisa menjadi inspirasi anggota JDIH Provinsi Jatim lainnya untuk mengelola JDIH sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terus melakukan inovasi-inovasi lainnya,” pungkas Aang.////////
