Banyuwangi, seblang.com – Sebanyak 625 aparatur sipil negara (ASN) baru resmi bergabung dengan Pemkab Banyuwangi setelah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (23/5/2025). Penyerahan SK dilakukan dalam sebuah seremoni yang sarat pesan motivasi dan semangat perubahan di lingkungan birokrasi.
Para ASN tersebut terdiri dari 544 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan 81 calon pegawai negeri sipil (CPNS), hasil seleksi formasi 2024 tahap pertama. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tenaga teknis, kesehatan, hingga pendidikan.
“Ini bukan sekadar serah terima SK, tapi awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Ipuk saat memberikan arahan.
Ipuk menegaskan pentingnya peran ASN sebagai motor penggerak perubahan. Ia meminta seluruh ASN baru untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berpikir solutif, adaptif terhadap perubahan, dan menguasai teknologi.
“Banyuwangi butuh ASN yang tidak hanya bekerja rutinitas. Harus ada akselerasi kinerja dengan memanfaatkan digitalisasi. Jangan banyak mengeluh, fokus pada solusi dan hasil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ipuk mendorong kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemkab. ASN dituntut untuk bekerja tanpa sekat antarorganisasi perangkat daerah (OPD), menciptakan sinergi dalam menjalankan program prioritas.
“Cepat menyesuaikan diri, pahami budaya kerja, dan jadilah bagian dari tim yang saling mendukung. ASN Banyuwangi harus siap kerja tim, bukan kerja sendiri-sendiri,” pesannya.
Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menyampaikan bahwa kebutuhan ASN di Banyuwangi masih sangat tinggi. Saat ini, daerah kekurangan sekitar 6.000 tenaga ASN, dengan rata-rata 700 pensiun setiap tahun—70 persen di antaranya guru.
“Kami akan terus usulkan formasi baru, terutama untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Ini dua sektor yang sangat vital,” jelas Ilzam.
Untuk mengatasi kekurangan sementara, Pemkab menerapkan pola kerja lintas dinas dengan sistem “squad”. Cara ini mendorong OPD saling membantu dalam menjalankan program.
“Program tidak bisa dikerjakan satu dinas saja. Kita kerja bareng-bareng, saling backup,” tutup Ilzam.///////
