Banyuwangi, seblang.com – Kabupaten Banyuwangi meraih predikat “Kinerja Tinggi” dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penilaian ini merupakan mekanisme tahunan Kemendagri untuk mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.
Cakupan evaluasi meliputi berbagai aspek, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara penyerahan hasil evaluasi LPPD di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim, yang terus memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, program pembangunan di Banyuwangi dirancang agar selaras dengan agenda nasional dan kebijakan pemerintah provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan program kerja berdampak langsung kepada masyarakat serta berkesinambungan dalam pembangunan jangka panjang.
“Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo,” kata Ipuk.
Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dalam skema jangka pendek dan jangka panjang. Berbagai program telah dijalankan untuk menekan angka kemiskinan, termasuk program “Kanggo Riko” yang memberikan bantuan modal usaha kepada rumah tangga miskin, terutama perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
Selain itu, terdapat bantuan alat usaha, perbaikan warung rakyat, bedah rumah, beasiswa untuk anak dari keluarga tidak mampu, serta berbagai program lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hasilnya, persentase penduduk miskin di Banyuwangi menurun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam kurun waktu yang sama.
Indikator makro pembangunan lainnya turut menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi pada 2024 tercatat sebesar 74,30, meningkat dari 73,79 pada tahun sebelumnya.
“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” tambah Ipuk.
