Banyuwangi, seblang.com – Bahwa kemandirian fiskal kita berada pada level sangat rendah, sumber pendapatan yang berasal dari PAD, kita berada di kisaran tidak lebih dari 20 persen APBD , maka dalam rangka keberdayaan fiskal Daerah PAD harus dipandang sebagai penopang utama sumber Pendapatan kita, progres capaian Target Pendapatan sektor Retribusi stagnan dan belum mendapatkan gambaran yang optimis.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Michael Edy Hariyanto dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi pada Kamis (17/4/2025).
Menurut Michael semua pihak perlu memberikan perhatian serius, terbitnya undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian mengamanatkan Peraturan turunan Perda Kabupaten Banyuwangi nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” yang selanjutnya berkonsekuensi terhadap potensi Sumber Pendapatan daerah merupakan tantangan yang harus kita jawab dengan kreatifitas, innovasi dan kolaborasi yang adaptif , sehubungan hal tersebut DPRD merekomendasikan,” ujarnya.
Dia menuturkan DPRD Banyuwangi memberikan 7 rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2024, antara lain; pertama, potensi Aset daerah yang belum optimal agar dilakukan kajian ulang atas pemanfaatan dan dampaknya terhadap tambahan PAD , misalnya Stagnasi atas proses pemberdaayaan Pulau Tabuhan, Potensi jasa layanan pengeloalaan sampah yang cukup tinggi agar dilakukan pengadaan armada angkut yang cukup selain sebagai layanan publik juga merupakan potensi tambahan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan atau retribusi .
Kemudian pemerintah diharapkan mampu melakukan optimalisasi penciptaan iklim investasi dan usaha yang baik dan sehat guna menumbuh kembangkan UMKM maupun Investor sehingga dapat semakin mengurangi pengangguran sekaligus menambah potensi Pendapatan pada PAD kita
“Terhadap beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau belum terbayar pada tahun berjalan dan baru dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya pada beberapa SKPD agar menjadi pendalaman evaluasi, agar lebih teliti dalam melaksanakan perencanaan anggaran dan kegiatan,” tambah Ketua Partai Demokrat Banyuwangi tersebut.
Rekomendasi dewan selanjutnya adalah progres menuju Banyuwangi UHC agar terus dilakukan dengan berbagai kiat dan strategi, sejalan juga dengan jaminan kemudahan layanan kesehatan melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM).
