Banyuwangi, seblang.com – Di tengah efisiensi anggaran pemerintah pusat, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Banyuwangi dipastikan tetap utuh dan tidak mengalami pemotongan. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta para kepala desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tersebut demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kepala desa harus bersyukur karena DD dan ADD tidak dipotong. Tolong manfaatkan anggaran ini sebaik mungkin untuk kesejahteraan warga, seperti pembangunan jalan, program sosial, dan lainnya,” ujar Ipuk dalam pertemuan bersama seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/4/2025).
Besar anggaran DD dan ADD di tiap desa bervariasi. Rata-rata Dana Desa berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar, sementara ADD berkisar Rp 750 juta hingga Rp 1,2 miliar per desa. Pada 2025, Desa Tembokrejo menerima DD terbesar sebesar Rp 2,28 miliar, sedangkan DD terkecil diterima Desa Kenjo sebesar Rp 777 juta. Sementara itu, ADD terbesar diterima Desa Tamansari senilai Rp 1,12 miliar, dan terkecil diterima Desa Gitik sebesar Rp 749 juta.
Secara keseluruhan, rata-rata tiap desa di Banyuwangi menerima anggaran antara Rp 1,6 miliar hingga mendekati Rp 3 miliar per tahun. Dengan anggaran sebesar itu, Ipuk mendorong desa untuk lebih inovatif dan responsif terhadap persoalan di wilayah masing-masing, terlebih sejumlah kewenangan kini telah diserahkan kepada pemerintah desa.
“Kalau ada warga miskin yang sakit, anak putus sekolah, atau rumah tidak layak huni, itu sudah bisa ditangani oleh desa tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah kabupaten,” tegasnya.
