Situbondo, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo baru-baru ini melakukan pembelian enam unit mobil dinas baru yang diperuntukkan bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio, memberikan penjelasan terkait keputusan tersebut, sekaligus mengungkapkan penghapusan pengadaan satu unit mobil Toyota Alphard yang sebelumnya diajukan.
Dalam keterangannya pada Rabu,(9/4/2025), Bupati Rio menegaskan bahwa pembelian mobil dinas untuk Forkopimda merupakan langkah penting dalam menunjang kinerja dan kegiatan para pimpinan daerah tersebut.
“Saya beranggapan belanja mobil untuk Forkopimda itu penting. Selain untuk menunjang kegiatan, mereka juga brand ambassador Situbondo yang penampilannya akan dilihat oleh semua orang,” ujar Mas Rio.
Lebih lanjut, Mas Rio mengungkapkan bahwa pengajuan belanja mobil dinas ini sebenarnya telah dilakukan oleh Pemkab Situbondo pada periode kepemimpinan bupati sebelumnya, Karna Suswandi. Dalam pengajuan tersebut, termasuk di dalamnya adalah satu unit mobil mewah Toyota Alphard.
“Alphard saya hapus karena selain efisiensi anggaran sebagaimana arahan Presiden Prabowo, saya juga tidak sampai hati jika menggunakannya di saat ada korban banjir saat itu,” jelasnya.
Keputusan untuk menghapus pengadaan mobil Alphard tersebut, menurut Mas Rio, merupakan wujud kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat Situbondo yang saat itu tengah dilanda musibah banjir. Ia merasa tidak etis untuk menggunakan mobil dinas mewah di tengah kesulitan yang dialami warganya.
“Prioritas kami saat ini adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama korban banjir. Anggaran yang ada harus dioptimalkan untuk kepentingan rakyat,” imbuh Bupati Rio dengan tegas.
Sebagai informasi tambahan, Pemkab Situbondo saat ini diketahui tengah fokus dalam penanganan pasca-banjir, salah satunya dengan membangunkan rumah bagi para korban.
Sebanyak 39 unit rumah ditargetkan selesai pembangunannya sebelum akhir bulan ini. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Situbondo dalam memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.
