Malang, seblang.com – Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat jangan dijadikan alasan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Malang bahwa tidak ada program kegiatan pada masing masing dinas atau instansi.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi saat ditanya awak media di kediamannya, Sabtu (29/3/2025).
Menurut Darmadi efisiensi anggaran hanya berlaku untuk kegiatan perjalanan dinas dan sejenisnya, sedangkan program kegiatan yang ada di setiap OPD tetap ada dan tidak berkurang.
“Yang kena efisiensi anggaran itu kegiatan perjalanan dinas dan sejenisnya, untuk program kegiatan yang ada dinas atau instansi tetap ada tidak ada perubahan,” tegas Darmadi.
Darmadi melanjutkan, nantinya efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan dan program yang disesuaikan dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri RI tentang efisiensi anggaran.
“Jadi anggaran Rp 108 milyar yang ada dalam efisiensi anggaran akan dialihkan untuk kegiatan seperti Kesehatan, pendidikan ketahanan pangan dan infrastruktur, jadi OPD dengan adanya efisiensi anggaran akan bertambah program kegiatannya,” beber Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Pria yang juga kader partai PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini mengingatkan OPD untuk tidak menjadikan efisiensi anggaran ini dijadikan alasan saat dikonfirmasi awak media.
“Tetap jalan semua mas, program program yang ada di OPD, seperti proyek infrastruktur, Kesehatan dan pendidikan, karena yang dipotong anggarannya bukan kegiatannya tapi perjalanan dinas dan sejenisnya yang dipotong,” kata Darmadi.
Bahkan Ketua DPRD Kabuaten Malang mengungkapkan untuk efisiensi anggaran yang paling banyak ada Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Malang sekitar Rp 26 milyar.
“Kita di Sekwan juga mengalami efisiensi anggaran yang paling banyak sekitar Rp 26 milyar,” tandasnya.
Ia meminta OPD untuk tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, bahkan Darmadi berulang kali menyampaikan jangan jadikan alasan efisiensi anggaran tidak ada program kegiatan, tapi malahan bertambah program kegiatannya karena ada pengalihan anggaran sebesar Rp 108 milyar dari biaya perjalanan dinas dan sejenisnya.
