Situbondo, seblang.com – Cipayung Situbondo Menggelar Konferensi Pers UU TNI pada tanggal 27, Maret 2025 yang di hadiri langsung oleh masing masing ketua dan beberapa perwakilan dari berbagai organisasi (HMI, PMII, GMNI dan IMM) Situbondo.
Ada beberapa hal yang sempat menjadi sorotan tajam di antaranya tentang
1. Kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan : Pada versi yang lama UU TNI, pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa TNI berada di bawah koordinasi departemen pertahanan untuk menyusun kebijakan dan strategi pertahanan serta memberikan dukungan administrasi.
Kemudian dalam revisi terbaru TNI berada di bawah koordinasi kementrian pertahanan hanya sebagai perumusan strategi pertahanan dan dukungan terkait perencanaan
2. penambahan tugas operasi militer : Dalam revisi ini ada dua tugas tambahan
– membantu dalam upaya menanggulangi ancaman cyber
– membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri
3. TNI dapat menduduki jabatan publik :
Sebelum di revisi TNI hanya bisa menjabat 10 kementrian atau lembaga.
Kemudian setelah di revisi ada penambahan sehingga menjadi 14 kementerian atau lembaga
4. Batas usia pensiunan TNI :
Pensiunan dalam UU TNI sebelum nya paling lama
– 58 tahun bagi prajurit perwira
– 53 tahun bagi bintara dan tantama
Kemudian UU TNI setelah di revisi pensiunan TNI di atur berdasarkan jenjang dan lebih spesifik yakni
– 55 tahun bagi bintara dan tantama
– 58 bagi perwira hingga pangkat kolonel
– 60 tahun perwira tinggi bintang 1
– 61 tahun perwira tinggi bintang 2
– 62 tahun perwira tinggi bintang 3
– Perwira bintang 4 yaitu 63 tahun serta dapat di perpanjang dua kali sesuai kebutuhan dengan keputusan presiden
Selain itu juga prosesi pelaksanaan revisi tersebut tidak melalui dengan proses yang wajar dan kami anggap sangat Janggal serta kontroversial
Maka oleh karena itu kami Cipayung plus Situbondo yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI dan IMM dengan tegas menolak hasil revisi UU TNI yang memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi kesehatan demokrasi Republik Indonesia.