Banyuwangi, seblang.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mengapresiasi langkah Perum Bulog dalam menindak lanjuti imbauan presiden RI terkait pembelian gabah dari petani dengan standar harga yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan membahagiakan para petani.
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari setelah acara pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran (TA) 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPRD Banyuwangi pada Selasa (25/3/2025).
Menurut Emy Wahyuni dalam rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian & Pangan, Bidang Perindustrian Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi & Perindustrian dan Perum Bulog Banyuwangi, berdasarkan data yang disajikan pihaknya meminta beberapa penjelasan, salah satunya terkait pembelian gabah petani oleh Bulog.
Dia menuturkan, seperti imbauan dari Bapak Presiden tentang ketahanan pangan, pada tahun ini Bulog yang ditargetkan membeli 58 ribu ton petani dan dalam tiga bulan tahun 2025 mampu merealisasikan 15 persen pembelian gabah.
“Serapannya sudah mencapai 15 persen dengan harga seperti instruksi Presiden Rp. 6.500,- per kilogram dalam keadaan apapun baik basah, tidak menghitung tara dan lain sebagainya,” ujar Emy Wahyuni.
Lebih lanjut politisi Partai Demokrat tersebut berharap agar kondisi yang ada saat ini bisa dipertahankan dan dengan harga jual gabah tersebut tentunya para petani bisa sejahtera dan merasa bahagia.
Namun di sisi lain, para wakil rakyat belum melakukan koordinasi dengan pihak penggilingan yang tidak kemungkinan sebagian mulai memberikan reaksi tingginya harga gabah dari petani.yang berpengaruh terhadap harga beras eceran di pasaran. Sesuai aturan untuk beras kualitas standar harganya Rp. 12.500,- dan untuk premium Rp. 14 ribu per kilogram.
Bahkan kemungkinan di beberapa tempat pihak penggilingan membeli gabah dengan harga tinggi sampai sekitar Rp. 7 ribu per kilogram.Tetapi anggota dewan belum melakukan pengecekan langsung di lapangan. Bahkan beberapa penggilingan sudah mulai berkomunikasi dengan anggota dewan menyampaikan keluh kesah mereka.
“Tetapi tadi disampaikan penjelasan kemungkinan nanti akan ada evaluasi, Dinas Pertanian menyampaikan seperti itu. Dalam bulan April akan ada evaluasi tentang program ini,” tambah Emy Wahyuni.
Selanjutnya terkait dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI, para petani bisa sedikit lega karena kebutuhan pupuk sesuai dengan kuota yang diajukan akan dipenuhi pemerintah pusat.
