Banyuwangi, seblang.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya penguatan ekonomi inklusif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Acara ini berlangsung di Pendopo Kabupaten, Senin (17/3/2025), dengan dihadiri berbagai pihak, termasuk jajaran OPD, kepala desa, lurah, camat, serta perwakilan provinsi dan sektor swasta.
Ipuk menyatakan bahwa fokus pembangunan tahun 2026 adalah percepatan penurunan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. “Kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang dapat dijangkau semua kalangan. Dengan meningkatnya pendapatan warga, diharapkan penurunan kemiskinan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Banyuwangi menetapkan sembilan program prioritas. Beberapa di antaranya adalah peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja di sektor tersebut.
Ipuk menjelaskan, dalam peningkatan produksi pangan, Banyuwangi menggandeng berbagai pihak untuk mengembangkan komoditas pangan pokok, seperti beras biofortifikasi. Program ini melibatkan ratusan petani dengan harapan meningkatkan perekonomian mereka. Sementara itu, untuk perluasan pasar pariwisata dan pertanian, Pemkab Banyuwangi mendorong kerja sama antar daerah, seperti paket wisata bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana.
Selain itu, program prioritas lainnya meliputi percepatan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan, penguatan pendidikan berdaya saing, peningkatan akses kesehatan, serta reformasi birokrasi.
Dalam sektor pendidikan, pemkab menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. “Dengan pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa mendapatkan penghasilan lebih layak dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” kata Ipuk.
Untuk reformasi birokrasi, Pemkab Banyuwangi mempercepat digitalisasi layanan publik hingga ke tingkat desa agar lebih efektif dan efisien. Pemerataan infrastruktur juga terus dilakukan guna memperlancar distribusi barang dan jasa di pusat-pusat ekonomi.
Musrenbang RKPD 2026 digelar secara luring dan daring, diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Asisten Administrasi Umum Provinsi Jatim Akhmad Jazuli, Kepala Bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, serta perwakilan PT PLN, perbankan, perguruan tinggi, tokoh agama, budayawan, dan pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berharap Musrenbang ini menghasilkan solusi terbaik bagi isu-isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. “Para camat harus bisa memilah usulan yang paling prioritas karena kemampuan fiskal daerah terbatas,” pesannya.
Hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2026, yang nantinya menjadi pedoman program pembangunan daerah.
