Blitar Kota, seblang.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Blitar 2026. Acara ini berlangsung di Balai Kota Kusuma Wicitra dan dibuka langsung oleh Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Rabu (13/03/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Ketua DPRD Kota Blitar beserta anggota, jajaran Forkopimda Kota Blitar, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Blitar, camat dan lurah, serta perwakilan organisasi masyarakat. Hadir pula Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa FKP ini bertujuan menyelaraskan visi dan program pembangunan daerah agar lebih berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah, tetapi yang terpenting harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“FKP RPJMD ini harus berorientasi pada masyarakat Kota Blitar. Jangan hanya untuk membuat pemerintah senang, tetapi harus membuat masyarakat senang,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa masukan dari berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat dan agama, sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
“Saya percaya masukan dari tokoh masyarakat dan agama akan menyempurnakan dokumen yang disusun oleh Bappeda dalam rangka membuat RKPD 2026,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jawa Timur, Akhmad Jazuli, menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD Kota Blitar harus selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menjadi tolok ukur pembangunan daerah, diantaranya termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2024 tetap positif di angka 4,93 persen, meskipun melambat dibanding tahun sebelumnya akibat penurunan kinerja sektor perdagangan dan pertanian, yang merupakan salah satu penopang ekonomi provinsi. Namun, perlambatan ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Kota Blitar yang mencapai 5,33 persen pada tahun yang sama.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ditargetkan turun ke kisaran 8,81-9,10 persen, sedangkan di Kota Blitar, Akhmad Jazuli berharap dapat ditekan hingga 6,07-6,27 persen pada tahun 2026.
Akhmad Jazuli berharap target pembangunan ini dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat sasaran.
Diketahui, pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Ketua DPRD, serta perwakilan dari organisasi masyarakat. (dip/adv/komfkot)
