Malang, Seblang.com – Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD diperkirakan berdampak pada kinerja serta pembangunan di daerah. Namun, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan Ketua DPC AAI Malang Raya kompak menilai efisiensi anggaran sebagai langkah optimalisasi penggunaan dana secara lebih efektif.
Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menegaskan bahwa sarasehan bertajuk Membangun Indonesia Dari Titik 50 bukan sekadar wacana, tetapi dapat menjadi konsep pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. “Ini bukan hanya diskusi, tetapi harus menjadi gagasan yang berdampak nyata bagi pembangunan di daerah,” ujarnya dalam acara yang digelar di Pendopo Kepanjen, Malang, Kamis (27/2/2025).
Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. “Biaya seremonial dan perjalanan dinas yang dipangkas, sedangkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menilai efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo Subianto akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. “Kenapa saya sebut begitu? Karena nantinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pelosok desa akan menciptakan lapangan pekerjaan. Hasil bumi seperti beras, sayuran, dan produk lainnya dari masyarakat desa bisa langsung digunakan untuk program MBG ini, sehingga perekonomian di desa akan berputar,” terangnya.
