Malang, seblang.com – Turunnya Intruksi Presiden tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran sedikit banyak akan berdampak pada Pembangunan di wilayah khususnya Kabupaten Malang walaupun di sisi lain efiseinsi anggaran ini juga ada pengaruh baik di tengah pemborosan anggaran.
“Kalau kita berpikir pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih maju dan modern, efisiensi itu menurut saya di satu sisi mengarahkan ke program yang langsung dirasakan oleh rakyat, tetapi lompatan lompatan atau program yang belum terpikirkan kadangkala muncul ditengah perjalanan pemerintahan itu jadi tidak terbiayai tidak ada cadangan anggarn yang cukup merespons kebutuhan pembangunan yang muncul secara tiba-tiba,” kata Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Wahyudi Winarjo saat ditemui awak media di Kantorrnya, Kamis (20/2/2025).
Prof.Wahyudi menambahkan apabila nantinya ada bencana alam mendadak ataupun keinginan pemimpin Kabupaten Malang mendadak seperti mempercepat Pembangunan jalan tol lintas Malang Selatan yang tidak bisa dilakukan sesegera mungkin ditengah efisiensi anggaran.
“jadi menurut saya dampaknya cukup banyak dengan adanya efisiensi anggaran ini dengan kinerja dan Pembangunan di Kabupaten Malang, di satu sisi para ASN santai saja, tidak memiliki target yang sangat berat, ASN masih menerima gaji bulanan tetapi akan kesulitan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan aksi akselarasi Pembangunan atau percepatan pembangunan,” beber Prof. Wahyudi.
Prof. Wahyudi melihat memang terjadi kebocoran anggaran baik di APBD maupun APBN itu pasti ada, namun asumsi yang dipakai Pemerintah baik APBN dan APBD bahwa ada kebocoran sampai 40 persen dirinya melihat tidak sampai seperti itu besaran kebocoran anggaran.
“Saya berpikir dan tidak ikut ikut berspekulasi bahwa yang lalu itu kebocoran anggaran terlalu tinggi, menurut saya ya mungkin ada anggaran anggaran yang di-efisien-kan tetapi bukan karena bocornya anggaran kemaren itu karena korupsi saya kira tidak,” ungkap pria yang menyandang gelar Guru Besar di UMM ini.
Prof. Wahyudi mengapresiasi dengan yang dilakukan Mahasiswa dengan #Kabur Aja Dulu, Kemudian Indonesia Gelap#, bahkan dirinya Mahasiswa yang notabene bukan politisi namun merespon perkembangan dan realitasi objektif yang dirasakan oleh Masyarakat, “Pemerintah saja yang responya merasa disaahakan, kitika misalkan ada yang mengatakan Silahkan Kabur Saja Gak Usah Kembali, kalau saya ibaratkan mereka itu Bapak Dari Rakyat, Itu Respon Bapak Yang Salah, respon bapak yang tidak mencintai rakyatnya,” tegas Prof. Wahyudin.
Rakyat memerlukan kepastian masa depan yang jelas, peluang lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan pekerjaan terus ada namun kebijakan kebijakan dalam Ilmu Sosiologi setiap kebijakan yang merusak tatanan yang ada pasti akan dirspon negatif.
“Jadi apa yang dilakukan pemerintah degan kebijakan kebijakan yang merusak tatanan yang sudah stabil dan mapan itu pasti medapat respon negatif dari rakyat,” pungkasnya.//////
