Surabaya, seblang.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, ada empat langkah utama yang harus segera dilaksanakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi.
Yakni pertama, menyiapkan sarana prasarana seperti drainase, tanggul, dan perlengkapan penyelamatan.
Kedua, sosialisasi risiko bencana serta pengaktifan posko siaga 24 jam.
Ketiga, memastikan kesiapan SDM dan peralatan seperti Tagana, KSB, dan lumbung sosial.
Keempat, memberi perhatian khusus pada jalur mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru.
“Langkah-langkah ini harus dijalankan secara sinergis. Infrastruktur di daerah harus dipastikan siap, masyarakat diedukasi, dan petugas di lapangan harus siaga penuh,” kata Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (17/12/2024).
“Kita tidak boleh lengah karena potensi bencana bisa datang kapan,” tegasnya.
Untuk itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi
Lebih lanjut Pratikno menyampaikan bahwa risiko bencana hidrometeorologi diperkirakan cukup tinggi pada Desember, Januari, dan Februari.
Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor.
“Kita harus bergerak bersama, respons cepat dan kesiapsiagaan penuh adalah hal yang utama,” katanya.
Dalam acara tersebut, Menko PMK turut menyerahkan bantuan simbolis kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga atau tanggap darurat.
Penyerahan ini bertujuan untuk mempercepat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, serta jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur.(*/ANO)
