Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Forum Satu Data yang dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi pada Kamis (21/11/2024). Forum ini merupakan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk menciptakan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Asisten Administrasi dan Pembangunan Choiril Ustadi dalam sambutannya berharap forum ini mampu menghasilkan langkah strategis mewujudkan tata kelola data berkualitas di lingkungan pemkab. “Berbagai capaian Banyuwangi seperti penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi makro yang positif, semuanya berawal dari basis data yang akurat untuk melaksanakan berbagai program intervensi,” katanya.
Data yang kuat dan terintegrasi, lanjut Ustadi, akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan data pemerintahan. Hal ini juga mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data akurat, mengurangi duplikasi data antarinstansi, serta mendorong kolaborasi dan inovasi.
Melalui forum ini, diharapkan Pembina Data dan Walidata serta OPD selaku Produsen Data dapat menyelaraskan program antarsektor dan kegiatan dengan penyajian data yang lebih akurat, akuntabel serta dapat berbagi pakai data.
Berdasarkan hasil desk ketersediaan daftar data beberapa waktu lalu, Banyuwangi telah berhasil menginventarisasi 5.400 data statistik sektoral dan 50 data spasial dari berbagai sektor, baik dari OPD maupun instansi vertikal.
Kepala Diskominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso menyatakan bahwa data bukan sekadar kumpulan angka atau laporan statistik, melainkan aset strategis yang menentukan keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di daerah.
“Kami sering berkonsultasi dengan BPS karena data yang kami koleksi harus memenuhi kaidah statistik. Bahkan banyak program yang kita rancang merupakan hasil konsultasi dan meminta rekomendasi ke BPS dalam perencanaannya,” ujar Budi.
Dalam tata kelola menuju satu data, pemerintah telah mempermudah akses OPD dalam penyempurnaan data melalui satudata.banyuwangikab.go.id. Hingga kini telah terkumpul sebanyak 1.333 dataset.
“Karena prinsipnya, data mudah diakses tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga data tadi bisa kita petakan di setiap desa atau kelurahan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Hermanto menyatakan dukungannya terhadap aktualisasi Satu Data Banyuwangi. Pihaknya berharap dapat membantu pemkab dalam memaksimalkan penyajian data sesuai dengan prinsip Satu Data.
“Dengan kolaborasi bersama kita berharap peningkatan kualitas dan integrasi Satu Data Banyuwangi bisa terwujud,” pungkasnya. (*)
