Blitar, seblang.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) melalui juru bicaranya, Aryo Nugroho, menyampaikan Pandangan Umum dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar pada Kamis malam (14/11/2024).
Aryo menggarisbawahi berbagai tantangan yang dihadapi Kabupaten Blitar dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan dan industri. Fraksi ini menegaskan penyelesaian masalah-masalah tersebut sangat penting melalui perencanaan dan penganggaran yang cermat pada APBD 2025.
Di sektor pendidikan, F-PDIP memperhatikan ketidaksesuaian kepemilikan beberapa sekolah dasar serta ketidakmerataan kualitas ruang kelas. Selain itu, Aryo menyampaikan keprihatinan atas rendahnya angka lama sekolah di Kabupaten Blitar, yang rata-rata hanya 7,9 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Fraksi F-PDIP meminta agar pemerintah daerah mengambil langkah jelas untuk memastikan sekolah-sekolah memiliki fasilitas MCK yang memadai dan gedung yang layak untuk mendukung proses belajar-mengajar.
Di sektor kesehatan, F-PDIP menilai kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas masih harus ditingkatkan, terutama dalam hal kehadiran dokter yang sering tidak tersedia saat pasien membutuhkan. Fraksi ini juga menyoroti target penurunan angka stunting yang dinilai sulit tercapai pada tahun 2024, sehingga diperlukan kerja sama lintas OPD di tahun 2025.
Aryo juga menyampaikan pandangan Fraksi F-PDIP terkait infrastruktur, terutama jalan dan jembatan di wilayah pinggiran Kabupaten Blitar, yang dianggap masih jauh dari cakupan pemerataan.
“Pemerintah harus lebih memperhatikan infrastruktur di wilayah selatan, baik dari segi kualitas maupun volume panjang jalan untuk mendukung distribusi komoditas lokal,” ujar Aryo.
F-PDIP menyadari tantangan klasik di sektor pertanian, seperti masalah ketersediaan pupuk dan sistem irigasi yang masih kurang optimal. Fraksi ini meminta pemerintah untuk memfasilitasi penggunaan pupuk organik yang dapat diproduksi sendiri oleh petani.
“Dengan dorongan dan inovasi yang lebih baik, akan muncul generasi petani muda yang lebih inovatif,” kata Aryo.
Dalam hal industrialisasi, Fraksi F-PDIP mendukung langkah pemerintah pusat terkait hilirisasi industri dan mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Blitar. Menurut Aryo, industrialisasi berbasis potensi lokal akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Di akhir penyampaian, Fraksi F-PDIP menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan kantor Kejaksaan Negeri di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Fraksi ini berharap desain detail kantor tersebut segera disampaikan untuk memperkirakan kebutuhan anggarannya.
Secara keseluruhan, F-PDIP berharap agar Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Blitar Tahun 2025 menjadi kebijakan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Dengan usulan tersebut, Fraksi F-PDIP menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Blitar di tahun mendatang.
Sebagai informasi, rapat paripurna yang digelar DPRD kabupaten Blitar dipimpin oleh Wakil Ketua I, M.Rifai didampingi Wakil Ketua II Ratna Dewi dan dihadiri Pjs Bupati Blitar, anggota Forkopimda, pada Kepala OPD, dan sejumlah anggota dewan.
