Malang, seblang.com – Penerimaan siswa siswi baru dengan sistem zonasi yang masih banyak menimbulkan permasalahan di daerah, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini akan memberikan bantuan pada sekolah dan madrasah swasta sarana maupun prasarana (Sarpras)nya.
“Sekolah dan madrasah memang kurang Sarpras nya, jadi kita dorong harus dibantu agar di kalangan masyarakat tidak terjadi perbedaan sekolah negeri maupun swasta,” kata Tri Rismaharini saat menghadiri deklarasi Madrasah Bersatu di cafe suara alam Kepanjen Kabupaten Malang, Rabu (13/11/2024).
Bahkan Risma panggilan akrab Tri Rismaharini menceritakan saat menjadi Wali Kota Surabaya tidak membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta serta kurangnya minat orang tua untuk me-sekolahkan anaknya di swasta dikarenakan sekolah swasta biayanya masih mahal.
“Jadi yang saya lakukan saat di Surabaya dulu (Wali Kota Surabaya) kita enggak bedakan antara negeri dan swasta, kenapa para orang tua tidak ingin anaknya sekolah di swasta karena kadang mahal bayarnya, jadi kita memberikan subsidi agar wali murid tidak membayar,” kata Tri Rismaharini.
Selain itu, Risma menilai ada kesenjangan sekolah sekolah madrasah pondok pesantren dengan sekolah negeri dan swasta yang bagus, karena itu dirinya akan mengangkat dan mensejajarkan madrasah dan pondok pesantren dengan sekolah negeri dan swasta yang telah bagus.
“Memang selama ini ada kesenjangan antara madrasah dan pondok pesantren dengan sekolah negeri dan swasta, karena iku kita harus angkat mereka (madrasah dan pondok pesantren) supaya kualitas itu minimal seimbang ya,” terang mantan Menteri Sosial di era Presiden Joko Widodo ini.
Kedepannya, dirinya ingin tidak ada lagi ada kata sekolah ini bermutu sekolah itu tidak bermutu itu yang nanti akan dilakukannya.
“Biar tidak ada lagi ada kesan sekolah ini bermutu sekolah itu kurang bermutu, jadi nanti akan kita berikan bantuan yang sama, apalagi sekolah dan pondok pesantren NU dan Muhammadiyah itu bisa ditingkatkan lebih baik dan bagus lagi serta sekolah sekolah yang lain yang kurang kita tingkatkan lagi,” bebernya.
Untuk sekolah dan pondok pesantren yang berada di pelosok desa terpencil dan pegunungan juga harus lebih diperhatikan, karena jumlah siswa yang belajar disana sedikit tidak sama dengan sekolah negeri dan swasta yang ada di perkotaan.
“Sekolah dan pondok pesantren yang berada di pegunungan dan pelosok desa terpencil yang muridnya sedikit jadi tidak terpenuhi, untuk itu kita nanti akan membuat kebijakan kebijakan khusus untuk bagi mereka mereka yang bersekolah di atas gunung dan daerah terpencil lainnya,” tandasnya.
Dalam deklarasi Madrasah Bersatu Jawa Timur Bermutu yang diprakarsai Kelompok Kerja Madrasah Jawa Timur pimpinan KH Sholehuddin yang dihadiri ratusan pimpinan pengurus pondok pesantren dan sekolah madrasah di Malang raya.//////
